BASIRA - Untuk mencapai vaksinasi covid-19 di Indonesia, IWAPI menjangkau dengan Polri melaksanakan vaksinasi jenis Sinova sekaligus pembagian Sembako di setiap Provinsi.

Dan kali ini, untuk Provinsi Riau dipusatkan di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) tepatnya di halaman Musholla Adenaniyah, KM 1 Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah, Kamis (02/12/2021) sekira pukul 09.00 wib.

Ketua DPD IWAPI Riau, Ir Hj Irma Hafida Rachman MBA mewakili ketua panitia Hj Maryenik Yanda SH menyambutnya menyambut masyarakat Kecamatan Bagan Sinembah khsususnya yang begitu antusias mengikuti vaksin kali ini.

"Sebelumnya saya meminta maaf atas tidak bisa hadirnya Ketua DPD IWAPI Riau ibu Irma Rachman karena belia sakit, kali ini kegiatan vaksinasi masyarakat sangat antusias," katanya.

Dijelaskannya, kegiatan vaksinasi bersama dengan Polri di Provinsi Riau ini merupakan yang ketiga kalinya setelah sebelumnya dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hulu pada 13 November dan 25 November di Kabupaten Pelalawan.

Namun, jumlah peserta tidak sebanyak di Rokan Hilir. Dia menjelaskan bahwa di Kabupaten Rokan Hulu hanya mencapai 300an orang, di Pelalawan bekisar 400an.

"Kalau disini sudah hampir 1.000 orang yang mendaftar, padahal awalnya kita targetkan 700 orang, namun target tambahan kita pastikan 1.500 begitu juga dengan bantuan sembako yang kita sediakan," paparnya.

Lebih lanjut, Maryenik mengungkapkan bahwa DPP IWAPI pusat bekerjasama dengan Polri sehingga untuk DPD pihaknya bekerjasama dengan Polda sesuai dengan surat telegram agar berkoordinasi dengan Polda Riau.

"Setelah kita audiensi dengan Polda, diarahkan agar dilaksanakan di Kabupaten/kota yang lain karena pencapaian vaksin saat ini masih rendah," ujarnya.

Kegiatan vaksinasi dengan diberikan hadiah berupa sembako ini juga sebagai bentuk kepedulian IWAPI dimana pengurus dan anggota merupakan wanita pengusaha. Sehingga dengan begitu dapat menarik minat masyarakat untuk vaksin dan pencapaian vaksin di Provinsi Riau terus menaik.

Tak lupa ia mengucapkan terimakasih kepada para sponsor kegiatan ini termasuk oleh anggota DPR RI Bapak Andi Rachman dan tak lupa support dari anggota DPRD Riau, Hj Karmila Sari yang juga merupakan ketua IWAPI Kabupaten Rokan Hilir.

Kegiatan vaksin yang mengusung tema "Bangun Optimisme Bangkitkan UMKM demi Pemulihan Ekonomi" itu juga dihadiri oleh Kajari Rohil Yuliarni Appy SH MH, Camat Bagan Sinembah Sakinah SSTP Msi, Kapolsek Kompol Indra Lukman Prabowo SH SIK, Danramil 03/Bgs Kapten Inf Y Mendrofa, Kepala KUA Ustad H Hasanuddin Ritonga, Kepala Puskesmas dr Josafat Silalahi.

Sementara itu, Camat Bagan Sinembah Sakinah SSTP Msi dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada IWAPI bersama Polri yang telah melaksanakan kegiatan ini di Kecamatan Bagan Sinembah.

Tentunya dengan begitu, pencapaian vaksinasi khsususnya untuk Kecamatan Bagan Sinembah, presentasinya akan terus naik ditambah teknis pelaksanaan vaksin yang sejak beberapa hari lalu diubah daripada biasanya.

"Sekali lagi kami ucapkan terimakasih atas kegiatan ini, beberapa waktu lalu teknis pelaksanaan vaksin kami rubah setelah rapat dengan Forkopimda, dari yang biasanya dipusatkan di Suzuya dan Bintang Mulia, kita buatkan sentral untuk menjangkau warga di desa-desa," pungkasnya.

Dia menjelaskan, dari awalnya pencapaian vaksinasi baru sekitar 52 persen, dalam waktu 3 hari, presentasi merangkak naik menjadi 58 persen berkat teknis pelaksanaan dirubah.

"Alhamdulillah, grafiknya terus meningkat dengan kita kita bagu per kepenghuluan, ini juga berkat kerjasama dan koordinasi dengan lintas sektoral termasuk TNI-Polri, Puskesmas dan Kepenghuluan," papar Sakinah.

Namun, Sakinah mengeluhkan pencapaian vaksinasi di sekolah. Pasalnya, setelah dilakukan rapat koordinasi dengan para Kepala Sekolah, pelaksanaan vaksin pelajar khsususnya tingkat SMA dan SMP, siswa-siswi harus mendapatkan persetujuan dari orangtua.

"Namun sudah kita koordinasikan dengan Dinas terkait untuk membuat surat edaran agar vaksin terhadap pelajar merupakan kewajiban sehingga proses belajar tatap muka bisa dilaksanakan," tandasnya.

Sementara itu, ketua DPC IWAPI Rohil Hj Karmila Sari S.kom MM dalam sambutannya mengucapkan terimakasih atas kehadiran tamu undangan termasuk Kajari Rohil yang merupakan seorang wanita penuh energik bisa hadir dalam kegiatan ini.

"IWAPI ini isinya perempuan semua, bukan berarti untuk bersaing dengan laki-laki, tapi untuk bisa berperan dan berkontribusi kepada masyarakat," paparnya.

Dikatakannya, setiap lini dan instansi pemerintah saat ini berupaya bagaimana caranya mempercepat vaksinasi. Salah satunya adalah mempersatukan persepsi, sebab untuk membentuk Hard Imunity atau imun, tidak cukup hanya dari makanan bergizi dan makanan sehat saja, akan tetapi divaksin.

"Himbauan kami kepada peserta vaksin, sampaikan kepada keluarga, tetangga kita dan masyarakat lainnya segera cepat melakukan vaksin, hal itu karena mengingat kepedulian pemerintah dalam mengalokasikan APBD untuk pencapaian vaksin, jadi vaksin ini pemerintah yang membayar, karena ini bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia," himbaunya.

Lebih lanjut, politisi partai Golkar ini juga memaparkan bahwa untuk menetapkan status level PPKM bukan hanya masyarakat yang positif covid-19 saja, akan tetapi presentasi vaksin itu sendiri.

"Kita tidak mau nanti status PPKM meningkat, kita beraktivitas atau berjualan dibatasi waktunya, maka untuk mendukung itu mari kita ajak masyarakat lain untuk vaksin, mari bantu pemerintah agar vaksin cepat selesai," paparnya.

Sementara itu, Kajari Rohil Yuliarni Appy SH MH dalam sambutannya mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi IWAPI atas kegiatan vaksinasi ini.

"Saya apresiasi pengurus IWAPI Riau dan Rohil, kita beri aplaus kepada perempuan hebat ini," ucapnya.

Dikatakannya, kegiatan ini sangat positif, seperti yang disampaikan tadi, bahwa sampai sekarang ini kabupaten di Riau, capaian vaksinasi masih rendah, sementara targetnya mencapai 60 persen sampai akhir tahun. 

"Kemarin kami rapat dengan Forkopimda Riau, data yang ada di Dukcapil, camat dan desa ternyata tidak sinkron, dimana data yang ada termasuk masyarakat yang dibawah 12 tahun terdata. Kami menyarankan didata kembali, karena hal itu berdampak dengan pencapaian vaksin, saya belum tahu sudah ada progres nya apa belum," ungkap Yuliarni.

Lebih lanjut, Yuliarni menambahkan bahwa dalam rapat bersama Forkopimda Riau, pemerintah bisa Perpes Nomor 14 Tahun 2021. Dimana di dalam Perpres itu, masyarakat yang tidak mau divaksin tanpa alasan yang jelas bisa mendapat sanksi baik sosial dan sanksi.

Salah satunya adalah sanksi tidak mendapatkan bantuan dan penundaan pengurusan administrasi hingga sanksi denda 

"Itu bisa diterapkan, ditambah surat edaran bupati agar menjadi acuan pemerintah dibawahnya termasuk desa untuk diterapkan itu," tukasnya.

Pantauan di lokasi, meski masih kata sambutan, masyarakat peserta vaksin langsung dilakukan vaksin setelah mendaftar dan usai divaksin menerima Sembako. (NDRI)

---