Rohil – Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir, Bistamam dan Jhony Charles, telah resmi menjalankan tugas kepemimpinan selama satu tahun penuh sejak proses pelantikan yang berlangsung pada tanggal 20 Februari 2025 silam.
Momentum penting tersebut tidak hanya menjadi titik balik bagi pemerintahan daerah, melainkan juga menjadi bahan evaluasi mendalam bagi sejumlah kalangan masyarakat, termasuk Dewan Pimpinan Daerah Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (DPD FABEM) Kabupaten Rokan Hilir.
Sebagai organisasi yang memiliki peran dalam mengawal proses pembangunan daerah, DPD FABEM menyampaikan penilaian terkait capaian kerja pemerintah daerah selama periode satu tahun pertama. Menurut mereka, meskipun telah terdapat beberapa langkah nyata yang dilakukan, realisasi keseluruhan program yang dijanjikan dalam masa kampanye masih perlu mendapatkan perhatian lebih serius agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat Rokan Hilir.
Ketua DPD FABEM Kabupaten Rokan Hilir, Riki Dermawan, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan organisasi tersebut selama satu tahun terakhir, hanya satu program yang dapat dikategorikan sebagai terealisasi secara nyata dan memberikan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat luas. Program tersebut adalah Program Strategis Daerah berupa pembagian seragam gratis bagi siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di seluruh wilayah kabupaten.
“Program seragam gratis patut diapresiasi karena memberikan kontribusi nyata dalam membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya bagi orang tua siswa yang memiliki keterbatasan daya beli,” ujar Riki Dermawan dalam wawancara dengan media pada Jumat (20/2/2026).
Menurutnya, program ini tidak hanya menyelesaikan kebutuhan dasar pendidikan bagi anak-anak, tetapi juga memberikan rasa keadilan dan kesetaraan akses terhadap fasilitas pendidikan dasar. Banyak keluarga yang sebelumnya harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli seragam sekolah kini dapat mengalokasikan anggaran tersebut untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak.
Namun di sisi lain, DPD FABEM menilai bahwa harapan masyarakat terhadap pemerintah daerah tidak hanya terpusat pada satu program saja. Banyak janji kampanye yang disampaikan sebelum pemilihan kepala daerah yang hingga saat ini masih belum terealisasi secara optimal, bahkan sebagian besar masih dalam tahap persiapan atau belum menunjukkan kemajuan yang signifikan.
Menurut data pemantauan FABEM, beberapa sektor prioritas yang menjadi fokus perhatian masyarakat antara lain pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, perbaikan pelayanan publik, serta upaya pembukaan lapangan kerja baru. Sektor infrastruktur sendiri mencakup kebutuhan akan perbaikan jalan raya, penyediaan air bersih, serta pembangunan sarana prasarana umum yang mendukung aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat.
“Kita melihat bahwa masih banyak hal yang perlu dipercepat dalam pelaksanaannya. Misalnya pada sektor ekonomi masyarakat, program-program yang direncanakan untuk meningkatkan produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pengembangan potensi sumber daya lokal masih belum memberikan dampak yang terasa secara luas,” jelas Riki.
Ia menambahkan, pelayanan publik di beberapa instansi pemerintah daerah juga masih perlu ditingkatkan dalam hal kecepatan, kemudahan, dan kualitas pelayanan agar dapat memenuhi harapan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan yang profesional dan transparan. Selain itu, angka pengangguran yang masih menjadi perhatian juga mengharuskan pemerintah daerah untuk lebih agresif dalam membuka peluang kerja baru melalui berbagai program pembangunan dan kerja sama dengan pihak swasta.
Selain terkait realisasi program, DPD FABEM juga mengajak pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk meningkatkan upaya transparansi dalam menyampaikan capaian kinerja dan perkembangan pelaksanaan berbagai program pembangunan secara berkala kepada publik. Menurut mereka, informasi yang jelas dan teratur akan membantu masyarakat memahami proses pembangunan serta memberikan ruang untuk memberikan masukan dan umpan balik yang konstruktif.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat lebih sering melakukan komunikasi terbuka dengan masyarakat, baik melalui media massa, rapat publik, maupun platform digital yang dapat diakses secara mudah. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk mengidentifikasi masalah dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program,” ucap Riki.
Ia menegaskan bahwa kritik dan masukan yang disampaikan oleh FABEM bukanlah sebagai bentuk penentangan terhadap pemerintahan daerah, melainkan bagian dari fungsi kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang baik, berkelanjutan, dan merata.
Pada akhir penilaiannya, DPD FABEM menyampaikan harapan agar momentum satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bistamam-Jhony Charles dapat menjadi kesempatan bagi semua pihak untuk melakukan evaluasi bersama. Hal ini bertujuan untuk menyusun langkah-langkah perbaikan yang konkret agar program-program prioritas dapat berjalan lebih optimal sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat Rokan Hilir.
“Kami menyadari bahwa pembangunan daerah tidak dapat dicapai dalam waktu singkat dan membutuhkan kerja sama dari semua elemen masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi yang dilakukan saat ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk menyusun strategi yang lebih baik dan terarah dalam menjalankan tugas kepemimpinan untuk masa mendatang,” pungkas Riki Dermawan.
Diharapkan dengan evaluasi yang matang dan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, berbagai program pembangunan dapat terealisasi secara lebih baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.