Sosial kontrol.
Nukila Evanty : "Suara Masyarakat Pulau Galang Harus Didengar Pemerintah Dalam Pelaksanaan Proyek PSN".
(Momenriau.com Kepri). Informasi kami terima pada hari Rabu (08/07-2026) dari berbagai sumber yang layak kami percaya bahwa penanda-tanganan perjanjian bisnis telah dilakukan oleh PT Galang Bumi Industri selaku pengelola PSN Wiraraja dengan mitra strategis, antara lain Essence Global Group dan Tynergy Technology Corporation USA dalam kesepakatan Joint Development Agreement (JDA) pada bulan Februari 2026 lalu di kantor US Chamber of Commerce, Washington DC.Amerika Serikat.
Menurut sumber kami tersebut, bahwa total potensi investasi yang digalang mencapai USD 31,6 miliar atau setara dengan Rp 500 triliun. Perjanjian ini niatnya baik untuk membangun ekosistem hilirisasi industri berbasis energi hijau dan teknologi semi konduktor dan solar cell di dalam negeri, kemudian potensi bagi Indonesia sebagai pemain baru dalam rantai pasok global industri chip, sektor yang selama ini didominasi negara-negara maju di Asia Timur dan Amerika, serta diperkirakan proyek tersebut mampu menciptakan sekitar 2.500 lapangan kerja.
Masih menurut sumber kami, bahkan kolaborasi tersebut digadang-gadang sebagai kemitraan dua zona perdagangan bebas, yaitu Free Trade Zone Batam dan Foreign Trade Zone Arizona melalui Pakta Persahabatan Zona Ekonomi Khusus Transnasional. Tak kalah penting memperkuat integrasi rantai pasok global antara Indonesia dan Amerika Serikat, terutama di sektor teknologi tinggi dan energi bersih. Tetapi ada sesuatu yang masih menjadi kendala sehingga proyek ini pun belum terealisasi sampai pertengahan tahun 2026 ini.
Kami minta tanggapan serta komentar pada hari Kamis (09/07-2026) kepada Nukila Evanty sebagai ahli hukum internasional sekaligus Ketua Inisiasi Masyarakat Adat (IMA) dan yang sudah makan asam garam bidang advokasi dengan isu energi, keadilan iklim dan lingkungan serta penguatan masyarakat. Kak Nukila sapaan akrabnya menyebutkan kepada awak media kami bahwa, "bisnis yang baik pasti memperhatikan sisi hijau dan keadilan sosial. Apakah Proyek Strategis Nasional (PSN) sudah mendapatkan persetujuan (consent) dari masyarakat pulau Galang ?. Oleh karena itu, perusahaan dan pemerintah kota Batam, kudu memastikan bahwa masyarakat Pulau Galang tidak khawatir, merasa nyaman dan aman karena proses-proses proyek diawal telah ada mekanisme yang transparan, proyeksi tersosialisasi dengan memberikan pemahaman dampak proyek, misalnya apakah ada potensi relokasi ?, apakah ada kompensasi ataukah ada dampak atau ancaman terhadap ruang hidup, identitas dan mata pencaharian masyarakat yang umumnya nelayan ?".
"Sama dengan pulau Rempang, status lahan masyarakat pulau Galang harus jelas (clear) dan tidak ada potensi konflik yang harus dicek mendalam oleh Badan Pengusahaan Batam (BP Batam)", tegas kak Nukila.
Lebih lanjut katanKak Nukila, "pulau Galang punya cerita dan sejarah juga. Jadi pelibatan masyarakat terdampak dari proyek harus dilakukan konsisten dan berkualitas. Yang diundang berunding jangan hanya dialamatkan kepala desa saja, harus ada perwakilan-perwakilan dari perempuan, orang-orang yang dituakan, anak muda secara utuh untuk berunding. Bahkan perlu diciptakan space (ruang) untuk menuntut atau menyampaikan keberatan dan transparansi terkait misalnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL ) serta kejelasan skema kompensasi.
Kak Nukila menambahkan, "memahami sejarah, sosial budaya suatu masyarakat lokal dan masyarakat adat itu hukumnya wajib. Masyarakat Galang, yang telah mendiami kawasan Kecamatan Galang di Kepulauan Riau terdiri dari komunitas adat asli suku melayu, orang darat dan suku laut. Mereka telah mendiami wilayah (adat) tersebut secara turun-temurun jauh sebelum kemerdekaan kita diproklamirkan. Perlu diingat pula, pulau Galang dan pulau Batam dahulu adalah dua pulau yang secara alami terpisah dan tidak menyatu. Pada akhirnya dihubungkan dengan megaproyek enam jembatan yang disebut Jembatan Barelang (singakatan Batam, Rempang, dan Galang)".
Mengakhiri pemaparannya, kak Nukila dengan tegas mengatakan, "mendengarkan masyarakat setempat adalah kunci agar bisnis lancar karena penting bagi bisnis atau industri apapun mau itu bidang energi, infrastruktur, pertambangan, turisme dan sebagainya untuk membangun kepercayaan jangka panjang, memikirkan dampak dan bisnis yang berkelanjutan. Bagaimana bisnis bertindak sebagai mitra sejati di lingkungan sekitar dengan masyarakat sekitar maka ekosistem ekonomi akan lebih kuat". (EDYSAM).
