Bagansiapiapi - Meski tampak ribuan pendukung, kader dan simpatisan partai politik tumpah ruah, mengantarkan pasangan calon (paslon) Afrizal Sintong SIP MSi - Setiawan,SH alias Tiek saat mendaftar ke kantor KPU Rohil. Kamis 29 Agustus 2024, Sekira Pukul 14.45 Wib.

Namun menelitik untuk diliat dari Video beredar tampak ribuan pendukung Jargon "ASET" dihadiri ribuan tenaga honorer pemkad Rokan Hilir, aparat desa dan anggota BUMD ikut meramaikan deklarasi di Jantung Kota Bagan Siapiapi, Ibu Kota Rokan Hilir.

Melihat kondisi dan situasi seperti ini langsung dikomentari salah satu pengkritik sang petahana asal Bagansiapiapi -Rokan Hilir Abdul Rab, bahwa apa yang kita lihat dari pendaftaran pasangan calon (paslon) Afrizal Sintong SIP MSi - Setiawan,SH ke KPU Rohil hari ini sudah tidak dapat akal, tenaga honorer pemkab Rokan Hilir diduga ikut dikerahkan mengantarkan pasangan asett. Kata Abdul Rab.

Bukan kita tidak tahu, Sang Petahana  memangil Seluruh Penghulu diKecamatan Bangko sekira pukul 03.00 Wib (kemarin malam) untuk satu Penghulu dapat membawa masyarakat sebanyak 200 Orang yang dikoordinir oleh RT dengan iming-iming uang minyak sebesar Rp 50 ribu. Sungguh miris caranya. Cibirnya .

Mungkin jangan kalah gengsi dari Paslon H.Bistamam- JC yang dihadiri ribuan simpatisan dan pendukung. Makanya  terpaksa dugaan kita, sang petahana ini pakai tekanan supaya terlihat ramai dan simpatik" Itu simpatisan pakai Baju BM 1 P itu baju dinas/baju kerja Dinas pasar (DLH) Kabupaten Rohil . Kok harus dibawa-bawa tenaga honorer ikut pendaftaran.Jelasnya.

Padahal, sudah jelas Honorer dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis kontestasi pemilihan kepala daerah. Seperti memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain: menghadiri deklarasi bakal pasangan calon, dengan atau tanpa atribut: mengunggah foto atau menanggapi (like, share, komentar dan sejenisnya) .

Lebih lanjut menurut Abdul Rab ini, patut diwaspadai tenaga honorer dalam kontestasi Pilkada terlibat aktif dan dijadikan sarana mobilisasi politik oleh para calon kepala daerah untuk memenangi Pilkada. Apalagi jika di daerah ada petahana yang maju sebagai calon. sehingga perlu ada pembatasan dan penindakan pelanggaran," katanya. 

Jadi ,Disini kita minta Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir Zubaidah SE dan panwascam untuk dapat melakukan pembatasan dan penindakan pelanggaran kedepannya, bukti pendukung awal sudah nyata, jangan saya bilang Apa gak ada kerjaan kalian?

Sementara ditambahkan Aktivtis Sosial control Hermanto Amer, Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, aparatur sipil negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

 Sebagai salah satu profesi, ASN dituntut menjalankan tupoksinya dengan menjunjung tinggi kode etik profesi yang memang dengan sengaja diatur untuk kepentingan ASN itu sendiri. Semua ini agar ASN dapat bekerja professional tanpa tekanan atau membawa kepentingan sekelompok orang.Salah satu bentuk kode etik ASN tersebut adalah menjaga kenetralannya dalam pilkada.

Untuk itu Bawaslu diminta lebih proaktif awasi pelanggaran, bila ditemukan adanya oknum memihak salah satu paslon, maka melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk solusinya.ucapnya. (Tim).

---

Sumber : Konfirmasi /