JAKARTA — Khaidir Rahman Koordinator Nasional Pemuda Aceh Raya (PAR) kembali menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap kondisi pembangunan dan perekonomian masyarakat Kabupaten Simeulue. Di tengah berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat, muncul pertanyaan besar mengenai arah kebijakan pemerintah daerah, khususnya terkait besarnya anggaran perjalanan dinas, belanja jamuan tamu, serta pembangunan infrastruktur yang dinilai belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat kamis, 08 oktober 2026. 

PAR menilai pemerintah daerah seharusnya menjadikan kondisi rakyat sebagai prioritas utama. Ketika masyarakat masih menghadapi tekanan ekonomi, petani membutuhkan dukungan, nelayan membutuhkan perhatian, dunia pendidikan membutuhkan penguatan, dan pembangunan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah, maka setiap rupiah APBD harus benar-benar dipastikan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. 

Jangan sampai rakyat melihat pemerintah hanya sibuk menghabiskan anggaran, sementara kebutuhan dasar masyarakat justru masih banyak yang belum terselesaikan. Ini bukan sekadar persoalan angka dalam APBD, tetapi menyangkut keberpihakan pemerintah kepada rakyat,” tegas PAR. 

PAR menyoroti informasi mengenai anggaran perjalanan dinas Pemerintah Kabupaten Simeulue yang mencapai sekitar Rp18,7 miliar, serta anggaran jamuan tamu sekitar Rp1,5 miliar sebagaimana menjadi sorotan publik. 

Menurut PAR, besarnya anggaran tersebut harus dapat dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat: untuk apa digunakan, siapa yang menikmati, apa hasilnya, serta sejauh mana manfaatnya terhadap pembangunan Simeulue. 

PAR menegaskan bahwa kritik terhadap anggaran bukan berarti anti terhadap kegiatan pemerintahan. Namun, pemerintah wajib menjelaskan kepada rakyat mengapa belanja yang bersifat perjalanan dinas maupun jamuan tamu mendapat porsi yang begitu besar ketika berbagai kebutuhan masyarakat masih mendesak. 

Rakyat berhak bertanya. Ketika jalan belum memadai, fasilitas pendidikan masih membutuhkan perhatian, petani dan nelayan masih menghadapi berbagai persoalan, maka wajar apabila masyarakat mempertanyakan skala prioritas pemerintah,” ujar PAR. 

PAR menilai pembangunan daerah tidak boleh hanya diukur dari berapa besar anggaran yang terserap. Ukuran keberhasilan pemerintah seharusnya adalah seberapa besar perubahan kehidupan masyarakat setelah anggaran tersebut dibelanjakan. 

Jika anggaran terserap tetapi masyarakat masih kesulitan meningkatkan pendapatan, UMKM belum berkembang optimal, lapangan kerja terbatas, dan daya beli masyarakat lemah, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi secara serius. 

Pemerintah jangan bangga hanya karena anggaran habis. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apa yang rakyat dapatkan setelah anggaran itu habis?” tegas PAR. 

PAR juga meminta Pemerintah Kabupaten Simeulue memberikan perhatian serius terhadap sektor pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Pemerintah harus memastikan anak-anak Simeulue mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak, tenaga pendidik yang memadai, akses pendidikan yang merata, serta dukungan bagi generasi muda agar mampu bersaing di tingkat nasional. 

Jangan sampai anggaran besar berjalan beriringan dengan masih adanya persoalan pendidikan yang belum terselesaikan. 

Di sektor infrastruktur, PAR mempertanyakan pembangunan yang belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat. 

Jalan, jembatan, fasilitas publik, akses antarwilayah, serta infrastruktur pendukung ekonomi merupakan kebutuhan nyata masyarakat Simeulue. 

Kalau infrastruktur tidak bergerak secara signifikan, bagaimana masyarakat mau mengembangkan ekonomi? Bagaimana hasil pertanian dan perikanan bisa dipasarkan dengan baik? Infrastruktur adalah urat nadi ekonomi rakyat,” kata PAR. 

Simeulue memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perkebunan dan kelautan. Karena itu, PAR mendorong pemerintah agar kebijakan anggaran lebih diarahkan untuk memperkuat sektor produktif tersebut. 

Petani membutuhkan akses pupuk, bibit, teknologi, irigasi, pendampingan, hingga pasar. Nelayan membutuhkan fasilitas pelabuhan dan tempat pendaratan ikan yang memadai, alat tangkap yang sesuai, akses BBM, cold storage, serta kepastian pasar. 

Jangan sampai potensi alam Simeulue besar, tetapi masyarakatnya tetap hidup dalam keterbatasan. Pemerintah harus mampu mengubah potensi menjadi kesejahteraan,” tegas PAR. 

JIKA TIDAK MAMPU MEMIMPIN, JANGAN PAKSA RAKYAT MENANGGUNG 

Atas berbagai persoalan tersebut, PAR meminta Bupati Simeulue melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemerintahannya. 

PAR juga menyampaikan bahwa apabila Bupati merasa tidak mampu lagi menjalankan amanah pemerintahan secara efektif, tidak mampu menghadirkan perubahan, serta tidak mampu menjawab keresahan masyarakat, maka mundur secara terhormat merupakan pilihan yang patut dipertimbangkan. 

Menurut PAR, jabatan kepala daerah bukanlah hak pribadi, melainkan amanah rakyat. 

Bupati harus berani bercermin. Jangan hanya melihat laporan bahwa anggaran terserap, tetapi lihat kehidupan rakyat di lapangan. Lihat petani, lihat nelayan, lihat anak-anak sekolah, lihat kondisi infrastruktur dan lihat masyarakat yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya,” tegas PAR. 

PAR menekankan, kritik tersebut bukan ditujukan untuk menjatuhkan pribadi Bupati Simeulue, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial dan kepedulian terhadap masa depan daerah. 

PAR mengingatkan bahwa ukuran seorang pemimpin bukanlah seberapa banyak anggaran yang dapat dibelanjakan, tetapi seberapa besar kesejahteraan yang mampu diwujudkan dari anggaran tersebut. 

Jika anggaran perjalanan dinas dan jamuan tamu dapat dialokasikan dalam jumlah besar, maka masyarakat juga berhak bertanya mengapa persoalan ekonomi, pendidikan, pertanian, nelayan dan infrastruktur masih menjadi keluhan. 

Rakyat tidak membutuhkan pemerintah yang sekadar mampu menghabiskan anggaran. Rakyat membutuhkan pemimpin yang mampu mengubah APBD menjadi jalan yang baik, sekolah yang layak, ekonomi yang tumbuh, petani yang sejahtera, nelayan yang kuat, dan masa depan anak-anak Simeulue yang lebih baik,” pungkas PAR

---

 Editor : s3