Rohil — Gerakan pengawalan jalannya pemerintahan kembali ditunjukkan masyarakat. Gabungan Masyarakat Peduli Rokan Hilir (Gamasperohi) memberikan apresiasi tinggi kepada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir yang merespons cepat permohonan audiensi yang diajukan, sebuah langkah yang dinilai memperkuat transparansi dan kepercayaan publik.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Gamasperohi, Heriandi Bustam, SH, saat diwawancara di Bagansiapiapi, Kamis (9/7/2026). Ia menyebut permohonan audiensi telah dikirimkan pada Senin, 6 Juli 2026, dan langsung mendapatkan tanggapan positif.

“Kami sangat mengapresiasi komitmen Kejari Rohil. Respons seperti ini membuktikan ada ruang terbuka antara penegak hukum dan masyarakat untuk mengawal keadilan serta kepatuhan aturan,” ujarnya.

Tujuan utama pertemuan tersebut adalah untuk mendapatkan kejelasan hukum terkait pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Rokan Hilir yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025. Menurut Gamasperohi, rapat tersebut disoroti karena diduga memiliki kelemahan hingga cacat prosedur dalam pelaksanaannya.

Saat ini, pihak masyarakat telah menerima konfirmasi bahwa jadwal pertemuan akan ditetapkan sepenuhnya oleh Kejari Rohil. Heriandi menegaskan audiensi ini menjadi langkah penting agar publik mendapatkan kepastian hukum, sekaligus memastikan setiap tahapan penyelenggaraan negara berjalan sesuai koridor aturan yang berlaku.

“Kami ingin tahu dasar hukum dan mekanisme yang benar. Jika ada hal yang tidak sesuai, semoga bisa diluruskan sejak dini agar tidak merugikan proses pengawasan dan akuntabilitas kinerja daerah,” tambahnya.

Langkah ini pun menjadi sorotan: apakah setelah pertemuan nanti akan terungkap kejelasan atas dugaan ketidaksesuaian prosedur tersebut? Masyarakat menunggu jawaban tegas yang bisa dipertanggungjawabkan.

 

---

Sumber : Konfirmasi /  Editor : Darma