(Momenriau.com Kepri). Bagaikan mendengar petir ditengah keheningan, spontan kaget dan terduduk lemas, warga Tanjung Banun pulau Rempang Batam Propinsi Kepulauan Riau, ketika mengetahui bahwa ada surat yang berasal dari BP Batam yang isi surat tersebut dinilai sangat melukai hati masyarakat.

Surat tertanggal 27 Februari 2024 yang ditujukan kepada warga Tanjung Banun Rempang tersebut bernomor ; 017/TIM-TPD/II/2024, Sifat ; Penting, Lampiran ; - , Hal ; Peringatan I (Pertama) yang isinya pada point 3 berbunyi ;
"Bahwa dalam rangka percepatan pembangunan rumah relokasi Proyek Rempang Eco City dilokasi Tanjung Banun, kepada saudara/i disampaikan Surat Peringatan I (Pertama) dan Perintah untuk segera membongkar/mengosongkan lokasi
dimaksud terhitung mulai tanggal 27 Februari 2024 s/d 04 Februari 2024.
    Poin ke 4 isi suratnya berbunyi ;
"Apabila saudara/i tidak mengindahkan point 3 diatas, maka Tim Terpadu Kota Batam akan melakukan pembongkaran/pengosongan dimaksud tanpa pemberitauan terlebih dahulu, serta yang timbul akibat penertiban tersebut tidak menjadi tanggung jawab Tim".
    Terkait dengan maksud surat tersebut, kami meminta tanggapan dan komentar Nukila Evanty selaku Ketua Inisiasi Masyarakat Adat (IMA) sekaligus sebagai
mewakili POM atau *Persatuan Orang Melayu* Batam, pada hari Jum'at (01/03-2024) melalui pesan WhatsApp berikut ini petikkannya ;

* Wartawan : Bagaimana tanggapan anda (Nukila Evanty-red) tentang kondisi peraturan dan per-Undang-Undangan terkait hak memiliki tempat tinggal sebagai masyarakat yang berada di Tanjung Banun (Pulau Rempang) Batam saat ini ?.
* Nukila ; "Itu lah sekarang, sistem kita rapuh mudah diakali oleh para *elit dan politikus*.Setelah saya cek  *banyak sekali perundang-undangan*  seperti Perpres,PP, Permen, Perda  yang tidak sesuai dengan   UUD (Undang-Undang  Dasar 1945 dan nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila. Para elites dan politikus berlomba-lomba  memudahkan dan ekploitasi Sumber Daya Alam  (SDA) dan juga Sumber Daya Manusia (SDM).Semua orang punya isu masing-masing tetapi tak mau memikirkan  nasib orang-orang teraniaya, seperti masyarakat Rempang.*Ada yang sibuk kampanye, bantuan hukum, sibuk bagian pemberdayaan masyarakat. *Persoalan juga, pemerintah kurang memahami jiwa UU  agraria dan filosopi UUD 1945,   bertentangan dengan dasar negara".*

* Wartawan ; Bagaimana menurut anda tentang pelaksanaan birokrasi oleh pemerintah kita saat ini ?.
* Nukila ; "menurut saya, belum ada kebijakan yang memihak kelompok marjinal.Nafsu sekali mengejar keuntungan dan demi bisnis berbungkus  pembangunan.Kampanye-kampanye pileg kemarin  selalu indah dan membuat orang-orang terlena. Memang PR besar kita adalah memperkuat literasi hukum dan politik. Semoga tahun-tahun kedepan ,kita bisa  melihat upaya yang lebih memanusiakan manusia; membuka lapangan kerja;pendidikan lebih merata; dan kesejahteraan yang mereka janjikan. Bonus demografi juga akan menjadi  bonus masalah buat pemerintah, yang saya maksud adalah bila benar pemerintah melaksanakan fungsinya dengan para oligarki".

* Wartawan ; Bagaimana anda melihat tentang kondisi masyarakat adat saat ini dan dimasa yang akan datang ?.
* Nukila ; "menurut saya, semakin sempit hidup rakyat di desa dan masyarakat adat yang kehilangan ruang, mungkin sudah pada titik batas kesabaran, mereka akan sadar, bahwa jika lapar tidak akan kenyang oleh kata-kata walaupun dengan manis diucapkan ribuan kali oleh penguasa. Saya berharap diujung akhir Pemerintahan pak Jokowi ada legacy atau peninggalan manis dan dikenang buat masyarakat Rempang, buat pak AHY, Menteri ATR /BPN, bisa Bapak kalau ada waktu tinjaulah ke pulau Rempang pak, untuk membagi sertifikat gratis tanah buat masyarakat Rempang. Mereka dulu nenek moyang nya yang belain kita dari penjajah".(Edysam).

---

Sumber : Nukila Evanty. /  Editor : Edysam.