Pekanbaru (MOMEN RIAU)– Beberapa bulaln lalu, tepatnya 27 Juni 2019, FORMASI RIAU menyurati Gubernur Riau terkait lahan yang bermasalah. 

Seperti dilansir dari laman suaraburuh.com, isi surat tersebut meminta Gubernur Riau, Syamsuar segera mengambil langkah cepat, terukur dan strategis untuk menertibkan lahan-lahan korporasi terkait perizinan perusahaan yang belum tertib.

Tak berapa lama surat masuk ke Gubri Syamsuar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dorong Gubernur Riau bentuk tim Satuan Tugas (Satgas) Kebun Ilegal. Satgas Kebun Ilegal ini nantinya akan melibatkan TNI, Polri, Kejaksaan serta Kanwil Pajak.

Rabu kemarin (31/7) Koordinator Wilayah II KPK, Abdul Haris, usai pertemuan bersama Pemprov Riau terkait monitoring dan evaluasi tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) bersama PKS dan Pemda, Direktorat Jemderal Pajak (DJP) serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau, Rabu (31/7).

“KPK siap melakukan monitoring Satgas ini tidak lama lagi segera dibentuk pak gubernur,” kata Abdul Haris, seperti di kutip dari riauterkini.com.

Direktur FORMASI RIAU, Dr. Muhammad Nurul Huda, SH, MH saat dikonfirmasi  tentang didorongnya Pemprov  Riau membentuk Satgas ini oleh KPK RI Direktur FORMASI RIAU memberikan masukan ke Syamsuar.

” Kami ingin di Satgas itu selain isinya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) dilibatkan juga LSM, akademisi yang fokus mengkritisi lahan yang bermasalah itu,” kata Direktur FORMASI Riau.

Huda menambahkan, pemerhati lingkungan, pemerhati korupsi, tanpa ada mereka pekerjaan ini akan menjadi kurang serius. 

"Kalau bisa Satgas ini dikomandoi orang-orang atau lembaga/institusi yang memperhatikan persoalan ini setiap saat. Gubri jangan asal main teken saja, panggil mereka, ahli korupsi, ahli lingkungan, pemerhati sosial, orang yang berintegritas dan jangan asal comot saja,” katanya.

Selain disebutkan di atas Direktur FORMASI RIAU mengungkapkan,” Orangnya peduli dan konsen dengan tugas ini, jangan Satgas ini diisi orang-orang partai politik, jangan Satgas ini dibuat seperti mengisi lowongan pekerjaan, orangnya benar-benar mempunyai integritas, memiliki kapasitas dan akuntabilitas,” tutup Direktur FORMASI Riau, DR Muhammad Nurul Huda, SH, MH

---