MOMENRIAU..com (RIAU) - Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang ditelantarkan seluas 34.448 hektare dicabut Pemerintah. Dari luasan tersebut, sebanyak 25.128 hektare adalah milik 12 badan hukum, sisanya 9.320 hektare merupakan bagian dari HGU yang telantar milik 24 badan hukum.

Kepala Negara mengatakan, pembenahan dan penertiban izin ini merupakan bagian integral dari perbaikan tata kelola pemberian izin pertambangan dan kehutanan, serta perizinan yang lainnya. Pemerintah terus melakukan pembenahan dengan memberikan kemudahan-kemudahan izin usaha yang transparan dan akuntabel, tetapi, izin-izin yang disalah gunakan pasti akan dicabut.

“Kita harus memegang amanat konstitusi bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” jelas Presiden RI Joko Widodo, dikutip dari laman situs Kementrian Kominfo dan Informasi.

Amanat Konstitusi bahwa kekayaan alam bumi Indonesia dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat harus benar- benar bisa dirasakan rakyat. Rakyat bisa merasakannya dengan memanfaatkan lahan tersebut dimana lahan izin HGU yang dicabut pemerintah dialihkan untuk kepentingan rakyat petani sebagai mata pencaharian.

Kita sangat mengapresiasi dicabutnya izin HGU lahan oleh Presiden Joko Widodo, ini tentunya sebuah peluang besar yang bisa dimanfaatkan rakyat untuk membuka sektor pertanian ataupun perkebunan yang bisa dikelola warga sebagai mata pencaharian memenuhi kebutuhan hidupnya. Jangan sampai dibiarkan menjadi lahan tidur.

Menurut Ketua PATRI Rohil ini bisa dijadikan momen sebagai langkah mengatasi kemiskinan yang akan meningkatkan taraf perekonomian rakyat miskin yang masih belum mendapatkan lahan untuk bertani dan berkebun, termasuk tempat tinggal yang menetap.

“Solusi kongkrit untuk mengatasinya adalah dengan program transmigrasi lokal di atas lahan izin HGU yang dicabut, kemiskinan adalah problem rakyat yang harus secepatnya kita entaskan, meskipun tidak mudah tapi saya optimistis transmigrasi lokal diatas lahan tersebut bisa menjadi solusi kongkritnya, bahkan bisa jadi program andalan dalam mengatasi masalah kemiskinan dengan sasaran yang tepat yang benar benar diadakan pendataan bagi saudara kita tidak mampu.” ujar M. Nizar ketua PATRI Rohil, Sabtu (8/1/2022).

“Saya yakin program transmigrasi lokal bisa memberikan sumbangsih nyata dalam upaya menurunkan angka kemiskinan yang ditargetkan Pemerintah Daerah karena melalui program transmigrasi lokal bisa diputus sumber penyebab terjadinya kemiskinan yang membuat keluarga miskin sulit lepas dari jeratan kemiskinan,” ujar Ketua PATRI Rohil kepada awak media.

Menurutnya, secara sederhana kemiskinan bisa difahami sebagai kondisi di mana keluarga mempunyai penghasilan yang rendah dan tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya untuk berkembang menjadi lebih baik dan melepaskan diri dari kemiskinan.

“Solusinya adalah membuka selebar-lebarnya akses keluarga miskin terhadap pekerjaan atau usaha mandiri dengan penghasilan yang layak, hal ini bisa dipenuhi melalui program transmigrasi lokal karena nantinya setiap keluarga yang benar – benar miskin akan mendapatkan jatah lahan untuk digarap, dibangun rumah tinggal layak huni, sarana dan peralatan secukupnya dan diberi penyuluhan, jadi warga yang sebelumnya miskin mempunyai sumber penghasilan yang layak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya” tutup M. Nizar

Diharapkan kepada Pemerintah juga bisa membangun infrastruktur di kawasan permukiman transmigrasi lokal seperti tempat ibadah, sekolah, sarana medis, dan sarana prasarana pendukung lainnya. Dengan adanya berbagai fasilitas ini, warga transmigran dapat menggarap lahan dengan tenang dan produktif, karena anak-anaknya bisa bersekolah dengan baik, mendapat layanan kesehatan memadai, bisa melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaannya dengan nyaman. (Red) 

 

---