ROKAN HILIR - (MOMENRIAU.COM). Terkait laporan dan pengaduan serta keluh kesah warga yang baru sekitar dua bulan menempati Rumah Khusus (Rusus) di Desa Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika), Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

Warga penerima Rusus Panipahan mengeluh, proyek APBN tahun 2018 bernilai 5,7 miliar kurang berkualitas

Sabtu, 22 Juni 2019 - 21:04:38 WIB Cetak

safety tanknya ada yang patah dua dan roboh serta masih banyak temuan didalam Rusus yang diperuntukan gratis untuk masyarakat tersebut.

ROKAN HILIR - (MOMENRIAU.COM).  Terkait laporan dan pengaduan serta keluh kesah warga yang baru sekitar dua bulan menempati Rumah Khusus (Rusus) di Desa Panipahan Darat, Kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika), Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

Pimpinan Wilayah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Riau langsung turun untuk kedua kalinya kelokasi Rusus tersebut dan menemukan banyak pengerjaan fisik proyek baik jalan, rumah dan sarana prasarana lainnya yang tidak sesuai dengan bestek.

Ketua GNPK-RI Provinsi Riau Herman mengatakan," berdasarkan laporan dari Adhock Teamsus Satgas Tipikor GNPK-RI bahwa sangat banyak sekali fisik proyek Rusus ini dikerjakan asal jadi," katanya. Sabtu (22/06/2019).

Herman menjelaskan jalan utama yang baru dua bulan sudah mulai bermunculan besinya, safety tanknya ada yang patah dua dan roboh serta masih banyak temuan didalam Rusus yang diperuntukan gratis untuk masyarakat tersebut.

" Sangat kita sayang salah satu temuan adalah jalan utama dengan lebar 4 meter, ketebalannya dipinggir kiri kanan bervariasi antara 12 -13 cm, tengah antara 4 - 5 cm, sekarang ini sudah banyak besinya yang bermunculan kepermukaan," jelas Herman.

Proyek yang didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 itu menelan anggaran sebesar Rp 5.775.191.000, atau 5,7 miliar lebh ini diduga ada unsur tindak pidana korupsi.

"Dalam waktu dekat ini GNPK-RI akan melakukan gelar perkara untuk mengambil kesimpulan awal sementara dan apabila kesimpulan awat tetap, Serta beberapa alat bukti kemudian dilaporkan ke pimpinan pusat di Jakarta," pungkas Herman. (Tim GNPK-RI/andi B)




Tulis Komentar +
Berita Terkait+
ƒ