Menzalimi
Bukan Mengayomi Masyarakat, Malah Kades Membuat Warganya Merasa Dizalimi ?.
Ilustrasi
Bukan Mengayomi Masyarakat, Malah Kades Membuat Warganya Merasa Dizalimi ?.
(Momenriau.com Lingga). Himbauan pemeritah, Bantuan Langsung Tunai (BLT) didesa, 30 persen diambil dari Dana Desa (DD), diperuntukkan bagi warga terdampak wabah pandemi Covid-19.
Awak media kami mendapat informasi dari pesan WhatsApp, pada hari Kamis (25/06-2020) yang dikirim oleh seseorang sumber yang layak dipercaya bahwa "Kepala Desa (Kades-red) Mamud, Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga, mencairkan dua tahapan sekaligus dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) namun terjadi pemotongan sebesar Rp.530.000 per Kepala Keluarga (KK)".
Masih menurut sumber kami, "Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) perwakilan Provinsi Kepri Abdul Karim kepada wartawan mengatakan;"permasaalahannya adalah, diduga kecurangan pembagian BLT, dilakukan pihak Desa Mamud dalam hal ini adalah Kepala Desa (Kades), saya menduga tentang kecurangan ini, setelah dipaparkan oleh beberapa penerima BLT, yakni warga Desa Mamud pada saat saya dan beberapa warga desa tersebut, sama-sama menghadiri acara hajatan pesta pernikahan ponakannya pada hari Rabu (23/06-2020)".
Ketika dikonfirmasi melalui percakapan hand-phone kepada Abdul Karim yang akrab disapa dengan panggilan Tok selaku ketua LAMI Propinsi Kepri, pada hari Kamis (25/06-2020), awak media kami mendapat penjelasan ;"sebaga ketua LAMI, saya coba menanyakan kepada Kades Mamud prihal pemotongan uang BLT milik masyarakat sebesar 530 Ribu Rupiah setiap Kepala Keluarga (KK) penerima, Kades Mamud membenarkan tentang pemotongan tersebut".
"Sebenarnya mayoritas warga desa mamud tidak setuju dana BLT yang dibagikan pihak desa dari dua tahap tersebut di pangkas sebesar Rp.530.000 dengan dalih untuk untuk pembayaran uang beras dan biaya lainnya yang dibagikan kepada seluruh warga masyarakat desa mamud termasuk para PNS yang bertugas di desa mamud"; kata Abdul Karim.
"Dibagikan dua tahap sekaligus oleh pihak desa sebesar Rp.1.200.000, namun di pangkas pula sebesar Rp.530.000 dengan alasan untuk pembayaran uang beras yang dibagikan pihak desa sebanyak 20 Kg per-Kepala Keluarga se Desa Mamud yang jumlahnya kisaran 100 lebih KK termasuk juga para PNS yang bertugas di Desa Mamud, dengan harga beras perkilonya dihitung Rp.13.000";Jelas warganya kepada saya pungkas Abdul Karim.
Hingga berita ini dirilis, tapi sayang sekali, Kepala desa Mamud belum bisa dikonfirmasi wartawan terkait menghargai hak sanggah serta penjelasannya dalam hal keseimbangan pemberitaan. (Sumber dan Poto : Zulkarnaen/diedit oleh edysam)..
