(Momenriau.com Kepri). Seorang aktivis kemanusiaan yang sudah tidak asing lagi, Nukila Evanty, Ketua Inisiasi Masyarakat Adat (IMA), tidak pernah absen dalam menyoroti kondisi sosial masyarakat di pulau Rempang (Batam) Propinsi Kepulauan Riau yang terkesan "disepelekan" Pemerintah. 
    Kritikan serta saran sudah berulang kali diberikan Nukila kepada Pemerintah, dalam hal ini tentu persoalan sosial warga masyarakat Rempang yang terdampak dari adanya kebijakkan Pemerintah yang terkesan "tidak memihak" kepada masyarakat dan terkesan memaksakan kehendak.
    Kepedulian Nukila sebagai sosok aktivis kelahiran Bagansiapiapi (Kab.Rohil-red) ini, terkait problema masyarakat pulau Rempang, lagi-lagi disorot secara detail oleh Nukila dan kali ini beliau (Nukila-red) membahas tentang perempuan di pulau Rempang.

     Perempuan-Perempuan terutama di Sembulang, Rempang, Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, mempunyai rekam traumatis dan mengalami kekerasan psikis serta fisik yaitu dengan kejadian ancaman  relokasi/penggusuran paksa atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN) di tahun 2023 lalu.
    Nukila Evanty, selaku Ketua Inisiasi Masyarakat Adat (IMA) pada Maret 2026, telah  mengunjungi pulau Rempang dengan misinya adalah untuk mendokumentasikan perjuangan perempuan Rempang dalam pengalaman melawan PSN. 
    "Saya punya rencana mempublikasikan buku tentang perempuan Rempang dan perjuangan mereka, agar bisa menjadi referensi bagi perjuangan perempuan di pulau dan kota lainnya di tengah maraknya proyek pembangunan dan industri ekstraktif yang tidak berpihak pada kelompok marjinal", dijelaskan Nukila hari Senen (30/03-2026) kepada awak media.
    "Saya ingat dahulu, ketika sedang eskalasi relokasi yang kesannya dipaksa pada tahun 2023 lalu, saya giat untuk memperkuat suara-suara perempuan Rempang, menciptakan ruang aman perempuan terus ditahun 2024, lanjut untuk penguatan budaya Rempang dan penguatan ekonomi ditahun 2025", imbuh Nukila lagi. 
     Menurut Nukila, perempuan Rempang mempunyai peran sentral dan aktif dalam perlawanan menolak relokasi terkait Proyek Strategis Nasional (PSN). Mereka (Masyarakat-red) bukan hanya terdampak, tetapi juga menjadi front liner dalam mempertahankan ruang hidup mereka, termasuk tanah beserta pesisir dan laut.
    "Motivasi mereka (Perempuan-red) kuat dibanding laki-laki, karena mereka sayang dengan anak-cucu, ingin hidup mati di  tanah nenek moyang. Bagi mereka, kampung adat adalah identitas, harga diri dan sumber penghidupan", tegas Nukila.
    "Seyokyanya, paska konflik, pemerintah termasuk pemko Batam dan pihak stakeholder swasta, harus punya rencana atau will atau niat baik yang terstruktur  untuk intervensi program yang lebih kepada penguatan ekonomi dan pemberdayaan perempuan, termasuk perempuan lansia dan disable. Ini bukan tentang sekedar ganti rugi dan kompensasi, tetapi juga program yang sistematis untuk memulihkan luka dan kepercayaan mereka yang telah hilang terhadap pemerintah dan penegak hukum", ujar Nukila.   
    "Saya sarankan juga kepada dinas pemberdayaan perempuan dan dinas-dinas terkait untuk membuat program pendidikan bagi perempuan, mencatat dan menggaris bawahi bahwa perempuan seringkali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan strategis dan kedepannya perempuan diikut sertakan berpartisipasi dalam pembangunan. Pemerintah harus ingat bahwa kita sedang tertatih-tatih memenuhi target Sustainable Development Project (SDGs ) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditargetkan pada tahun 2030, kita sudah harus memberantas kemiskinan dan memperkuat kesetaraan gender. Jangan lupa pula, banyak lembaga negara seperti Komnas HAM dan Ombudsman sudah memberikan rekomendasi agar masyarakat di Rempang harus mendapatkan perlindungan HAM dan dilibatkan dalam setiap proses konsultasi pembangunan", kata Nukila mengakhiri.

(Sumber ; Ketua IMA Nukila Evanty/Editor; Edysam).

 

---

Sumber : Nukila Evanty. /  Editor : Edysam.