MR.com (RIAU) - Kenaikan BBM yang dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi kami nilai sangat serampangan dan terkesan tidak memiliki hati nurani terhadap penderitaan Rakyat.

Bagaimana mungkin disaat Rakyat Indonesia baru saja digilas oleh Pandemi covid 19 yang meruntuhkan mayoritas Ekonomi Rakyat, secara mengejutkan Pemerintahan Jokowi Menaikan Harga BBM per tanggal 3 September 2022. 

Padahal dengan kenaikan BBM lebih dari 30 persen ini, sudah dapat dipastikan akan muncul orang - orang miskin baru, sebab setiap kenaikan harga BBM akan berdampak domino terhadap kenaikan harga - harga kebutuhan pokok. Sementara pendapatan Rakyat tidak bertambah.

Atas dasar keprihatinan akan lahirnya Rakyat Miskin baru, inflasi Tinggi dan Terpuruknya daya beli masyarakat akibat kenaikan Harga BBM ini, Kami dari Hipemarohi Pekanbaru Mengusulkan 4 Rekomendasi kebijakan yang bisa diambil oleh Pemerintahan Jokowi agar BBM Batal dinaikkan yaitu :

1. Mengevaluasi seluruh Proyek - Proyek Pemerintah yang belum prioritas termasuk menunda pembangunan IKN.

2. Membangun Kilang minyak baru Untuk menekan Impor BBM dari luar termasuk dari Singapura, mengingat saat ini Indonesia  hanya mampu menampung 1.1 juta barel sementara kebutuhan Dalam negeri kita mencapai 1.4 Juta Barel per hari.

3. Melarang secara tegas penggunaan BBM bersubsidi digunakan untuk mobil - mobil mewah, aturan ini perlu dijalankan secara masif dan tegas agar BBM bersubsidi tepat sasaran.

4. Menaikan BBM non Subsidi, dengan pelarangan secara tegas dan masif mobil - mobil mewah menggunakan BBM bersubsidi maka dapat dipastikan mereka akan beralih membeli BBM non subsidi dan keuntungan dari penjulan BBM non subsidi dapat digunakan untuk menutup biaya subsidi BBM untuk rakyat Miskin.

Demikianlah Pernyataan Sikap serta Empat Rekomendasi kebijakan dari kami Untuk Pemerintahan Jokowi. Jika pemerintah tidak membatalkan kenaikan BBM yang cenderung serampangan Ini maka Kami akan Ikut membersamai Aksi "Menolak Kenaikan Harha BBM" di seluruh Wilayah Indonesia. (Rls/Sypl)

---