ROHIL-Menanggapi dugaan kongkalikong yang dilakukan Dinas Pendidikan Rokan Hilir (Disdik Rohil)  dalam mengucurkan anggaran dan di duga ada komitmen fee yang besar untuk pemberian anggaran APBD Rohil terhadap pemberian bantuan rehap kelas, toilet dan mobiler di SMPS Tunas Bangsa yang berada di areal perkebunan perusahaan raksasa yaitu PT. Salim Invomas Pratama, Mahasiswa Kabupaten Rokan Hilir menyebutkan kegiatan ini perlu ditelusuri, pihak yang berwenan guna terciptanya Kabupaten Rokan Hilir yang bebas dari praktik KKN .Jumat(01/07)

Disampaikan salah seorang aktivis mahasiswa asal Rokan hilir yang juga Demisioner Ketua Umum Mahasiswa Balai jaya- Pekanbaru  bahwa Lokasi berdirinya SMPS Tunas Bangsa di Kecamatan balai jaya Kabupaten Rohil, Riau, sampai Rp 5.4 miliar pada anggaran tahun 2021/2022, dengan tegas sangat perlunya monitoring dan audit serta sanksi tegas terhadap Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR).

Nanda Pratama mengatakan Anggaran ini dikucurkan sebanyak 4 kali. Pada anggaran tahun 2021. Disdik Rohil mengucurkan dana untuk rehap kelas Rp2.2 miliar, toilet Rp113 juta dan mobiler sebesar Rp 520 juta. Selanjutnya anggaran tahun 2022 dilanjutkan untuk rehab ruang kelas sebesar Rp2.5 miliar. Sistem pelaksanaannya, yaitu swakelola

“Kami menduga, bantuan ini dalam bentuk permainan anggaran antara Disdik Rohil dengan pihak sekolah. Sebab masih banyak sekolah lain yang perlu bantuan anggaran APBD yaitu sekolah negeri maupun sekolah swasta yang kondisi status akreditasi di bawah smps tunas bangsa serta tidak berada di areal Perusahaan yang berpotensi dapat membantu pembangunan sekolah tersebut” tegas Nanda Pratama, S.IP selaku mahasiswa asal Rokan hilir yang juga Demisioner Ketua Umum Mahasiswa Balai jaya- Pekanbaru 

Lebih lanjut Nanda pratama menyebutkan, permasalahan yang ada pada skala kelembagaan Dinas Pendidikan Rokan Hilir karena lambatnya proses transformasi kinerja dari kepemimpinan yang lama kepada kepemimpinan yang baru. Kemudian masalah tenaga honor, ruang sekolah yang masih tidak memadai dan beberapa persoalan lainnya. 

Masalah-masalah terkait PPDB misalnya tidak akan terjadi jika kualitas pendidikan tingkat pertama itu telah merata. Karena kesenjangan kualitas masing-masing sekolah masih sangat jauh sehingga polemik ini terus terjadi, bahkan hampir setiap tahun" Ucapnya.

Ia mengatakan, harusnya fokus pembangunan pendidikan tidak hanya pada salah satu sekolah saja apalagi sekolah tersebut berada di lingkungan perusahaan raksasa yang harusnya dapat di bantu melalui CSR Perusahaan tersebut, tetapi focus pembangunan harus menyeluruh.

 ”Untuk itu, Kita Mahasiswa akan fasilitasi dan buka ruang disksusi untuk mengupas tuntas kondisi Pendidikan di Rohil bersama Kepala Sekolah Menengah Pertama selingkungan Rokan Hilir dan Kepala Dinas Pendidikan Rokan Hilir (Kadisdik Rohil) serta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rokan Hilir (DPRD ROHIL) yang memiliki wewenang dalam hal anggaran daerah(APBD) serta Kewenangan pengawasan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

Kita akan bedah secara Ilmiah apa sebenarnya yang menjadi alasan terkait sikap Disdik Rohil sehingga sekolah swasta yang berakreditasi A justru mendapat suntikan APBD cukup besar dan mengupas sistim penganggaran di Disdik Rohil. 

Karena itu, lanjutnya, Kita meminta kepala Dinas Pendidikan Rokan Hilir harus menunjukkan kinerja yang optimal, Transparan dan Akuntabel dalam membangun SDM di Rohil dengan melakukan inovasi-inovasi yang selaras dengan kebijakan Kemendikbud dan visi Bupati Rohil. 

Jika Disdik Rohil tidak transparan dan akuntabel maka kami bakal mengelar aksi di Kejati Riau agar mengusut sistim penganggaran di Disdik Rohil karna kami menduga telah terjadi kongkalikong dengan sekolah swasta tersebut apalagi sampai 2 tahun anggaran . Kami pastikan bahwa Pemuda dan Mahasiswa tidak akan tinggal diam, Pungkasnya.(Rls)

---