JAKARTA(MOMEN RIAU)- Berbagai persoalan terkait transmigrasi menjadi isu nasional yang saat ini masih bergulir. Diantaranya terkait permasalahan lahan. Dalam Focus Discussion Group (FGD) III yang bekerjasama dengan UGM dan Kemendesa, PDT dan Transmigrasi, PATRI (Persatuan Anak Transmigrasi Republik Indonesia) meminta agar pemerintah mampu mengatasi persoalan tersebut. 

"Saya menyampaikan Urusan tanah ini yang membikin program transmigrasi "kesrimpet-srimpet". Akibatnya, transmigrasi kurang disukai. Bahkan ada yang menolak. Maka urusan tanah, serahkan kepada ahlinya. Siapa? Agraria. Caranya? Gabung saja, minimal 5 tahun kedepan." ungkap Ketua Umum DPP PATRI Ir H Pramono Budi MM.

Ia juga menyebutkan, jika urusan tanah tersebut selesai, dengan inovasi teknologi apa saja mudah untuk diaplikasikan.  

Tak sampai disitu saja, dalam pertemuan tersebut ada bebepa pokok pikiran yang dituangkan oleh PATRI yang diberi tema "Inovasi Pengembangan SDM untuk mendukung era baru tranmigrasi 4.0"

Dalam pokok pikiran tersebut dituangkan tentang lahan atau tanah yang dimaksud oleh PATRI adalah lahan garapan dimana transmigran sangat identik dengan petani. Karena itu seperti halnya para petani lainnya, transmigrasi mengandalkan  hidup dari mengusahakan lahan pertanian. Namun sayangnya berbagai kasus terkait tranmigrasi dan lahan masih saja terjadi. Padahal hak tranmigrasi untuk meperoleh lahan dan mengolahnya sudah tertuang jelas dalam UU No 29 Tahun 2009  pada Pasal 13 (1b)  yang mengatakan "Tarnsmigran pada transmigrasi umum berhak memperoleh bantuan dari pemerintah atau pemerintah daerah.

Sementara dipoin b juga menegaskan usaha dan lahan tempat tinggal beserta rumah berstatus hak milik.

"Insya Allah, jika pertanahan selesai, program transmigrasi akan berjalan lapang. Rakyat puas, negara juga puas. Pokoknya tanah harus tuntas, tas, tas,"sebutnya.  

Padahal selama ini, menururt dalam pokok pikiran PATRI menuangkan kontribusi dan keunggulan tranmigransi sangat berperan dalam pembangunan nasional yang dimulai sejak pra kemerdekaan. 

 

Laporan: Puspa Sari

---