BASIRA- Tepat di bulan suci Ramadhan 1442 Hijriyah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir H Jumadi SP gelar Silaturahmi da  Reses masa sidang kesatu (1) guna serap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.Rabu (28/04)

Reses yang di adakan di Kepenghuluan Bagan Sinembah Jaya juga di hadiri oleh Camat Bagan Sinembah Raya Drs HM Yusuf MSi didampingi Pj Datuk Penghulu Saipul Bahri.

Camat Bagan Sinembah Raya Drs HM Yusuf MSi dalam sambutanya mengapresiasi Anggota DPRD dimasa sulit saat ini masih peduli terhadap Daerah Pemilihannya dengan tetap menjalin silaturahmi dan reses.

"Silakah kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya untuk kemajuan Kecamatan Basira, semoga nantinya aspirasi ini akan menjadi usulan yang akan di kawal Hinga pembahasan dan segera realisasi,"Singkat Camat Basira.

Dalam awal Sambutanya Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa H Jumadi SP mengatakan kebetulan di awal reses masa sidang ke satu ini tepat dibulan suci ramadhan dan disaat ini pula terjadi peningkatan kasus Covid-19 di Kabupaten Rokan Hilir dirinya menghimbau agar semua masyarakat tetap mematuhi prokes.

"Jadi Silaturahmi dan Reses yang kita gelar saat ini masih dalam situasi prihatin dengan bayang-bayang Covid-19 mari kita sama-sama saling menjaga dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimana pun berada sehinga penyebaran virus tersebut dapat kita tekan serendah mungkin,"ajak Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir Komisi A, HJumadi SP.

Dirinya juga menerangkan bahwa reses wajib hukumnya dilaksanakan oleh setiap Anggota DPRD dengan tujuan menjemput Aspirasi di Konsituenya yang bertepatan disaat bulan Ramdhan.

"Memang banyak faktor sehinga Reses Masa Sidang kesatu (1) kali ini ada keterlambatan disebabkan ada perubahan sistem pengajuan yang sebelumnya manual kesistem yang baru dengan melalui aplikasi (online),"tuturnya.

Diterangkan oleh H Jumadi SP terlebih saat ini Kabupaten Rokan Hilir betul mengalami dipisit anggaran yang mana pada tahun 2020 kita masih di angka 2,3 Triliun tetapi di tahun 2021 ini kita merosot jauh tinggal 1,3 Triliun.

"Dengan anggaran tersebut banyak kegiatan yang dipangkas dikarenakan untuk belanja wajib saja mencapai sekitaran 800 Hinga 900 milyar sisanya itu yang akan di bagi untuk pembangunan insfraktutur dan lainya disetiap kecamatan, tetapi sebagai perwakilan dari masyarakat semua saya akan tetap berusaha semaksimal mungkin melalui pokok pikiran,"Terangnya.

Dalam Reses dalam masa sidang kesatu ini diwarnai berbagai aspirasi dari masyarakat yaitu tentang kepedulian Kepenghuluan induk terhadap desa pemekaran yang belum difinitif dan diwilayah tersebut tidak adanya tower sehinga jaringan komunikasi sangat sulit.

Anggota Komisi A yang membidangi Hukum dan Pemerintahan H Jumadi SP menampung semua aprirasi masyarakat dan dirinya berjanji akan membicarakan dan melaporkan kepada pemerintah tentang usulan warga.

"Terkait Tower nanti saya akan masukan usulan ini kepada Bupati karena ini menyangkut komunikasi terlebih disaat pandemi Covid-19 dan proses belajar mengajar melalui daring jadi diperlukan signal yang bagus soal kepedulian Kepenghuluan induk terhadap kepenghuluan pemekaran yang belum teregister sudah dibahas saat pertemuan dengan menteri dalam negeri dengan usulan kami jika tidak ada kepedulian sebaiknya anggaran Kepenghuluan induk tidak dicairkan juga,"pungkasnya (Ndri)

 

---