BAGANBATU-Lembaga Komunitas Pengawasan Korupsi (L-KPK) Kabupaten Rokan Hilir menilai masih lemahnya Pemda melakukan penengakan Undang-undang terhadap Perusahaan, Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT.Kencana Andalan Nusantara (KAN) dan terkesan masih banyak kepentingan yang dikedepankan.Selasa (25/08).

Prihal tersebut disampaikan Wakil Ketua Lembaga Komunitas Pengawasan Korupsi (L-KPK) Rohil, Indra Kurniawan Akbar kepada awak media mengatakan, dalam catatan kita saat ini PT.KAN bermasalah, yaitu pencemaran lingkungan dengan membuang limbah kesungai serta dengan masyarakat persoalan Jalan juga dengan Karyawanya sendiri tidak membayar upah lembur dari tahun 2018 sampai 2020.

"Seharusnya ini menjadi catatan hitam PT.KAN dimata Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir,"Ujar Indra 

Dalam hal ini Indra berharap Kepada Dinas Terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Ketenagakerjaan lihatlah kebenaran jangan plin plan dalam keputusan sehingga sangat merugikan rakyat Negeri ini.

"Satu Contoh dimana Pabrik Kelapa Sawit di Rokan Hilir ini yang tidak pernah mendapat Sanksi hampir semua sudah di Sanksi dengan mudanya oleh DLH ada laporan tanpa kajian yang matang langsung dikeluarkan Sanksi Paksaan Admitrasi Pemerintah tetapi semua itu tidak ada ujungnya hanya diam tanpa ada kejelasan terkait sanksi tersebut sehingga muncul dugaan ini seperti ladang untuk mengumpulkan recehan,"Ketusnya.

Ditambah lagi Dinas Ketenagakerjaan Rokan Hilir terkesan mandul untuk memberikan keputusan terkait persoalan perburuhan seperti yang dialami nasib Karyawan PT.KAN saat ini.

"Kenapa harus takut kalau bersih kenapa Dinas Ketenagakerjaan Rokan Hilir tidak berani bicara lantang terkait persoalan Karyawan PT KAN yang mengadukan nasib mereka karena hak mereka upah lembur tidak dibayar dan sudah ada kesepakatan yang disaksikan Dinas Ketenagakerjaan terkait itu, padahal yang diperjuangkan itu hasil keringat mereka bukan cuma cuma,"Pungkasnya.(Ndri-Iwo)

---