ROHIL- Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Rokan Hilir Indra Kurniawan Akbar , menyebutkan kezoliman dalam penyaluran Bansos masyarakat yang terdampak Covid-19 sedang terjadi ditingkat paling bawah dalam pemerintahkecamatan Bagan Sinembah yaitu Kepenghuluan maupun Rt dan Rw.Kamis (23/04)

Hal tersebut disampaikan saat melihat begitu rancunya penyaluran Bansos tersebut yang dianggapnya tidak tepat sasaran masyarakat yang  betul terdampak banyak yang tidak mendapat sementara masyarakat yang masih sangup membayar kredit mobil maupun sepeda motor yang terutama menerima bansos tersebut.

"Bansos apa namanya ini kalau memang diperuntukan masyarakat yang terdampak, jangan lah masyarakat yang memiliki kebun sawit maupun mobil pribadi ataupun usaha yang masih berjalan menerima yang masih produkti di utamakan sebagai warga yang terdampak," Ucapnya ketus.

Diterangkan Indra "satu percontohan yang jelas jelas terjadi saat ini adalah dugaan manipulasi data di kepenghuluan Bagan Manunggal (Pirdam) dengan jumlah 676 Kepala Rumah Tangga yang menjadi penerima Bansos dampak covid-19 mencapai 366 hinga diprediksikan hampir mencapai 70 persen warganya terdampak dan miskin jika ditambah dengan warga penerima program PKH (Program Keluarga Harapan)/dan Program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dengan dikurangi 14 warga nya yang berprofesi sebagai TNI dan Polri lain dengan yang menjadi ASN," Terangnya.

Dilanjutkam Indra Kurniawan Akbar,"ditambah dengan banyaknya warga yang kurang mampu dan berdampak mengadukan kalau dirinya tidak menerima bansos tersebut dengan dibandingkan yang mampu dan masih lumayan produktif,"Jelasnya.

Tetapi disampaikan kembali oleh Indra dirinya heran saat hal ini disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir dan Langsung kepada Kepala Dinas Dr.Junaidi Saleh beliau terkesan berbalik badan dan semua bukan wewenangnya jika dalam juknis.

"Heran kok bisa sangat gampang sekelas Kepala Dinas mengatakan kalau sesuai juknis bukan wewenangnya tetapi semua itu dirinya katakan yang layak mencoret adalah penghulu dan lurah kalau secara logika apa mungkin kalau disampaikan itu terjadi," Kata Indra.

Seandaiya persoalan ini tidak segera direspon oleh Dinas yang berkompeten terkait hal ini bisa menimbulkan asumsi negatif dikalangan masyarakat terhadap pemerintah saat wabah pandemi Covid -19 aja menyalurkan masih pilih pilih pemerima bantuan.

"Jika asumai tersebut muncul pihak yang paling bertangung jawab adalah Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir tidak tangap dan terkesan buang badan cari aman saja," Pungkas Indra(Ndri)

---