Lingga (Momen Riau)- Anggaran media massa di Pemkab Lingga dinilai tidak tepat sasaran. Selama ini cenderung terkesan menjadi sarang praktik KKN yang berlangsung setiap tahunnya. 

Pasalnya, selama ini media massa yang memiliki jurnalis peliputan langsung di wilayah tersebut sama sekali tidak menerima dana insentif maupun kerjasama. Padahal setiap  harinya, wartawan lokal setiap harinya berjibaku melakukan peliputan di wilayah tersebut termasuk tentang kinerja Bupati Lingga Alias Wello dan wakilnya M Nizar. 

 

Malahan, Humas lebih banyak menjalin kerjasama dengan media massa yang sama sekali tidak memiliki wartawan peliputan khusus di kabupaten tersebut. 

 

Menanggapi hal itu, Kabag Humas Pemkab Lingga Zainal Abidin mengklaim bahwa memang ada penurunan anggaran dan hubungan humas dengan media massa masih terjalin baik. 

 

"Ada 70 media massa baik cetak maupun online yang menjalin kerjasama dengan kita, anggaran tahun ini memang menurun yaitu 2 Miliar. Hubungan dengan rekan media masih terjalin dengan baik," jawabnya melalui pesan singkat WhatsApp pribadinya. 

 

Namun nyatanya, ungkapan Zainal Abidin tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan. Selama ini masih banyak jurnalis lokal dengan identitas yang jelas dan bergabung di persatuan yang jelas sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang nomor 40 Tahun 1999 tentang insan pers. 

 

Hal ini tidak hanya sekedar isu belaka, pada 23 Oktober 2019 lalu AFS, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, ditahan polisi karena diduga menggelapkan dana publikasi sebesar Rp 1,3 miliar.

AFS bertugas sebagai bendahara di Humas dan protokoler Setda Lingga.

AFS dijemput dari tempat tugasnya di salah satu kantor di Lingkungan Pemkab Lingga, kemudian ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Lingga, Selasa 22 Oktober lalu. 

"Benar, kemarin AFS kami amankan dan saat ini masih menjalankan pemeriksaan lebih lanjut," kata Kasat Reskrim Polres Lingga AKP Rangga Primazada saat dihubungi, Rabu (23/10)

Laporan: Edysam 

 

---