Penerangan Hukum.
Cegah Terjadinya TPPO, Puspenkum Kejagung Gelar Penerangan Hukum Di Batam.
(Momenriau.com Kepri). Dalam rangka meningkatkan pemahaman hukum masyarakat dan peran serta Kejaksaan Republik Indonesia untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pada pelaksanaan kegiatan ketenagakerjaan diwilayah hukum Kepulauan Riau, maka pada hari Selasa (07/05-2024), Tim Penerangan Hukum pada Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung yang dipimpin oleh Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Dr. Martha Parulina Berliana, SH., MH., melaksanakan kegiatan Penerangan Hukum dan Kegiatan Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Batam dengan tema ; “PENCEGAHAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) & TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN KETENAGAKERJAAN”.
Didalam rilisnya, Kasi Penkum Kejati Kepri Denny Anteng Prakoso, SH., MH., menjelaskan, turut hadir pada kegiatan tersebut antara lain ; Kajari Batam I Ketut Dedi, SH., MH., sejumlah 96 (sembilan puluh enam) orang peserta yang terdiri dari unsur pimpinan Dinas Tenaga Kerja, unsur Pemerintah Daerah, yang terkait pengurusan tenaga kerja ke luar negeri, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Kepala Desa/Kelurahan yang penduduknya banyak memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri, Agen Penyalur Tenaga Kerja, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang selalu menyoroti tentang penyaluran tenaga kerja.
Bertindak sebagai narasumber pada kegiatan tersebut adalah Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Dr. Martha Parulina Berliana, SH., MH., dan narasumber external Kepala Balai BP3MI Kepri Kombespol Imam Riyadi, SIK. MH.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Dr. Martha Parulina Berliana, SH., MH., menyampaikan beberapa point penting, seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan antar negara (Transnational Crime) yang bertentangan dengan harkat, martabat kemanusiaan, dan melanggar hak asasi manusia (HAM). Adapun Modus dari Tindak Pidana Perdagangan Orang dimaksud, seperti menjadikan Asisten Rumah Tangga (ART), Duta Seni/Budaya/Besasiswa, Perkawinan Pesanan, Penipuan melalui Program Magang Kerja ke Luar Negeri, Pengangkatan Anak, Jerata Utang, Penculikan Anak, Umroh, Tenaga Kerja ke Luar Negeri.
Beberapa faktor terjadinya perdagangan orang antara lain dikarenakan budaya Patriarkhi (objektivitas seksual perempuan, nilai keperawanan, komoditas), tuntutan aktualisasi perempuan, kemiskinan, pendidikan dan keterampilan rendah, nikah usia muda (dibawah umur), tradisi perbudakan dan eksploitasi perempuan (selir, perempuan sebagai upeti, sahaya), sikap permisif terhadap pelacuran, urban life > Berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat menghitung kerugian materiil yang diderita korban dengan merinci kerugian berdasarkan ketentuan yaitu kehilangan kekayaan atau penghasilan, Penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang di derita korban sebagai akibat perdagangan orang.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Balai BP3MI Kepri Kombespol Imam Riyadi, SIK., MH., memaparkan, terkait Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kepulauan Riau, ada beberapa point yang dipaparkan narasumber terkait Isu Strategis Perlindungan PMI di Kepri : Secara Geografis merupakan wilayah Entry dan Exit Points dari dan menuju Malaysia dan Singapura melalui jalur laut, PMI memanfaatkan Kepri sebagai Embarkasi dan Debarkasi untuk bekerja ke Luar Negeri, baik secara procedural maupun nonprocedural, adanya kearifan lokal yang bekerja secara turun temurun dengan sistem Passing, dikarenakan memiliki faktor kedekatan dan serumpun dengan Malaysia.
Menurut pemaparan Kombespol Imam Riyadi, SIK., MH., bahwa PMI merupakan penyumbang devisa negara terbesar ke-2 setelah migas yaitu 159,6 T, BP2MI tidak terlibat dan mempunyai program magang, penempatan magang mahasiswa ke luar negeri. Resiko Kerawanan terkait isu perlindungan PMI di Kepri : rawan penempatan ilegal, baik melalui pelabuhan resmi maupun pelabuhan tikus, menjadi wilayah transit bagi PMI/CPMI yang berasal dari wilayah diluar Kepri (daerah hilir), munculnya sindikasi penempatan ilegal PMI ataupun sindikasi TPPO, praktek percaloan penempatan non prosedural terjadi mulai dari hulu/daerah asal, daerah transit di Kepri, maupun di hilir di negara penempatan. Strategi Penanganan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural dan TPPO, dengan melaksanakan perlindungan kepada PMI dan keluarganya, melaksanakan dan menyelenggarakan penempatan PMI ke negara tujuan penempatan, melakukan penyebarluasan informasi peluang kerja ke luar negeri, melakukan koordinasi dan sinergi kepada seluruh stakeholders terkait perlindungan PMI.
Kasi Penkum Kejati Kepri Denny Anteng Prakoso, SH., MH., juga menjelaskan bahwa kegiatan berlangsung dengan lancar dan mendapatkan antusias tinggi dari para audiens dengan melayangkan pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang disampaikan oleh para narasumber, sehingga mereka dapat lebih memahami isi dari materi tersebut. Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan oleh Tim Puspenkum Kejaksaan Agung di Provinsi Kepulauan Riau ini, terkhususnya Kota Batam, dikarenakan Kota Batam berbatasan dengan Negara tetangga Singapura, Malaysia, Thailand, dan Kamboja, kemudian banyaknya warga negara kita yang bekerja diluar negeri, hingga saat ini proses pengawasan terhadap potensi dan jaringan aktif pelaku perdagangan orang di Kota Batam belum ada operasi agresif secara masif dan terstruktur untuk memerangi perdangangan orang.
"Bila merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat 3 butir a, dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat", Kasi Penkum Kejati Kepri Denny Anteng Prakoso, SH., MH., mengakhiri rilisnya.
Editor : Edysam.
