Polres Rohil Dan Forkopimda Sidak Ketersediaan Minyak Makan Disejumlah Tokoh Bagansiapi
Bagansiapi-api – Polres Rohil bersama jajaran Forkopimda sidak ketersediaan dan volume isi kemasan Minyak Makan merk Minyakkita di beberapa lokasi toko kelontong di Bagansiapiapi. Kamis (20/3/2025) pukul 10.00 WIB.
Pengecekan tersebut dilakukan salah satunya di Pasar Datuk Rumbiah dan Toko Semangat Jaya Bagansiapiapi. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan stok Minyakita mencukupi serta memastikan volume isi kemasan sesuai dengan ketentuan yang tertera.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, antara lain Bupati Rohil, H. Bistamam, Kapolres Rohil AKBP Isa Imam Syahroni, S.I.K, M.H, Dandim 0321/Rohil, Letkol Kav. Nugraha Yudha Prawiranegara, S.IP, Sekda Rohil Fauzi Efrizal, S.Sos, M.Si Kepala Disperindagsar Rohil, H. Mursal, SE, Kasat Reskrim AKP I Putu Adi Juniwinata, S.Tr.K., S.I.K, M.Si serta pejabat dan personel terkait lainnya.
Selain memastikan ketersediaan stok, tim juga melakukan pengukuran volume isi kemasan Minyakita menggunakan alat pengukur volume. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa isi kemasan 1 liter (1000 ml) sesuai dengan yang tertera pada label produk.
Kapolres Rokan Hilir, AKBP Isa Imam Syahroni, menegaskan bahwa pengecekan ini dilakukan untuk memastikan distribusi dan kualitas Minyakita tetap terjaga. “Kami ingin memastikan bahwa stok Minyakita tersedia bagi masyarakat dan volumenya sesuai dengan yang tertera di kemasan. Pengawasan seperti ini akan terus dilakukan agar tidak ada penyelewengan yang merugikan konsumen,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Disperindagsar Rohil, H. Mursal, SE, menyatakan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan Minyakita di pasaran. “Kami akan terus memantau harga dan distribusi Minyakita agar masyarakat tidak mengalami kelangkaan atau lonjakan harga yang tidak wajar,” katanya.
Dengan adanya pengecekan ini, diharapkan masyarakat Rokan Hilir dapat memperoleh Minyakita dengan harga yang wajar dan kualitas yang terjamin. Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan distribusi atau kenaikan harga yang tidak sesuai aturan.
