BAGANSIAPIAPI — Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rohil Tahun Anggaran 2026.

Jawaban pemerintah daerah tersebut dibacakan Wakil Bupati Rohil Jhonny Charles, BBA., MBA., dalam Rapat Paripurna ke-26 DPRD Rohil Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2026, Jumat (25/9/2026) malam.

Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Rohil, Kompleks Perkantoran Pemda Rohil, Jalan Sei Rokan, Batu Enam, Kecamatan Bangko, Bagansiapiapi.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Rohil Ilhami, S.Tr.Keb., didampingi Wakil Ketua DPRD Rohil Maston, SH dan Basiran Abbas. Turut hadir Bupati Rohil H. Bistamam, Wakil Bupati Jhonny Charles, BBA., MBA., Sekda Rohil H. Fauzi Eryzal, M.Si., serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Berdasarkan laporan Sekretariat DPRD, dari total 45 anggota DPRD Rohil, sebanyak 23 anggota tercatat hadir secara fisik hingga pukul 23.00 WIB.

Sekretariat DPRD menyatakan jumlah tersebut telah memenuhi ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.

Dalam jawaban pemerintah yang dibacakan Wakil Bupati, disampaikan bahwa pandangan umum fraksi-fraksi merupakan masukan penting dalam penyempurnaan rancangan perubahan APBD.

Pemerintah menegaskan penyusunan anggaran harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Perubahan APBD juga diarahkan tetap menjalankan fungsi anggaran sebagai instrumen otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi guna mendukung pembangunan Kabupaten Rohil.

TPP Guru Menjadi Perhatian

Menanggapi pandangan Fraksi Partai Golkar, pemerintah menyatakan sependapat dengan pentingnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemkab Rohil menyebut terus berupaya menggali berbagai potensi sumber pendapatan melalui kebijakan dan langkah strategis bersama OPD teknis.

Selain PAD, persoalan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru yang belum dibayarkan juga mendapat perhatian pemerintah.

Pemerintah menyatakan telah menerapkan SP2D secara online sehingga pembayaran TPP dapat langsung disalurkan ke rekening masing-masing pegawai tanpa melalui bendahara.

Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari rencana aksi dalam penguatan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi yang menjadi perhatian KPK RI.

Penyertaan Modal PT BPR Rohil

Terkait penyertaan modal pada PT BPR Rohil, pemerintah menjelaskan kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung pelayanan keuangan masyarakat dan memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM.

Selain itu, penyertaan modal diharapkan dapat memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus memberikan kontribusi terhadap PAD melalui pembagian dividen.

Fraksi Soroti Belanja dan Infrastruktur

Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan, pemerintah mengapresiasi masukan terkait pelaksanaan belanja daerah agar lebih tepat sasaran, terutama dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

Sementara terhadap pandangan Fraksi Partai Demokrat, pemerintah menyatakan masukan mengenai peningkatan PAD telah dijelaskan melalui tanggapan terhadap fraksi sebelumnya.

Hal serupa disampaikan kepada Fraksi NasDem, khususnya terkait penyertaan modal, kebijakan fiskal dan peningkatan PAD.

Untuk Fraksi PKS, pemerintah merespons masukan mengenai pentingnya penguatan prinsip anggaran berbasis kebutuhan dan hasil, pemerataan pembangunan serta keberpihakan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Seluruh masukan tersebut, kata pemerintah, akan menjadi perhatian dan bahan dalam pembahasan perubahan APBD.

Infrastruktur Dasar Jadi Perhatian

Terhadap pandangan Fraksi PKB mengenai peningkatan PAD, pemerintah menyatakan telah memberikan penjelasan melalui jawaban sebelumnya.

Sementara kepada Fraksi Gerakan Solidaritas Indonesia Raya, pemerintah memberikan respons terkait pembangunan infrastruktur, terutama jalan, jembatan, drainase dan infrastruktur dasar lainnya.

Pemerintah menilai pembangunan infrastruktur dasar memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Adapun Fraksi Indonesia Maju menyampaikan sejumlah masukan sekaligus apresiasi terhadap tata kelola keuangan daerah yang dinilai semakin transparan, akuntabel dan partisipatif. Pemerintah menyampaikan terima kasih atas pandangan tersebut.

Jawaban Pemerintah Jadi Bahan Pembahasan

Menutup penyampaiannya, pemerintah daerah menegaskan seluruh pandangan umum fraksi-fraksi DPRD akan menjadi acuan, referensi dan bahan dalam memformulasikan kebijakan pada Perubahan APBD Kabupaten Rohil Tahun Anggaran 2026.

Pemerintah juga mengakui jawaban yang disampaikan belum tentu sepenuhnya memenuhi seluruh esensi dan substansi pandangan umum anggota DPRD.

Namun, seluruh masukan fraksi disebut akan menjadi bagian dari proses pembahasan selanjutnya.

Dengan disampaikannya jawaban pemerintah oleh Wakil Bupati Jhonny Charles, pembahasan Rancangan Perubahan APBD Rohil Tahun Anggaran 2026 selanjutnya memasuki tahapan pembahasan antara DPRD dan pemerintah daerah sesuai mekanisme yang berlaku.

Tahapan tersebut menjadi bagian penting sebelum rancangan perubahan APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. (red)