Pekanbaru — Polemik pengelolaan aset sawit negara memanas! Di tengah desakan keras agar tata kelola PT Agrinas Palma Nusantara dibedah habis-habisan, muncul perlawanan tajam: Komunitas Masyarakat Peduli Pertanian dan Perkebunan Produktif (KOPERATIF) turun ke jalan, membenteng rapat jajaran direksi dari serangan tudingan. Mereka menegaskan: ini bukan soal siapa yang ditunjuk, tapi soal menyelamatkan aset negara agar tidak mati terlantar!
Situasi berbalik arah drastis! Baru beberapa hari lalu, Jaringan Aktivis Penjaga Aset Negara dari Oligarki (JANGAN OLIGARKI) mendesak Kejati Riau mengusut habis dugaan penyalahgunaan wewenang. Mereka menuding: pengelolaan kebun sawit hasil penertiban hutan justru dikembalikan ke pihak-pihak yang sebelumnya berhubungan dengan lahan yang disita Satgas PKH.
Namun hari ini, Selasa (15/9/2026), sekitar 50 massa KOPERATIF berdiri kokoh di gerbang kantor Agrinas. Mereka membantah keras tuduhan buruk terhadap Direktur Operasional Tuhu Bangun dan Direktur Kepatuhan Novil. Bagi mereka, menilai tata kelola cuma dari nama dan vendor adalah sangat dangkal dan berbahaya!
Koordinator Lapangan KOPERATIF, Ricky Sanjaya, melontarkan kritik tajam: "Kami menyesalkan ada pihak yang terus mempersoalkan tanpa melihat substansi! Direksi Agrinas tidak sedang main-main—mereka sedang mencari jalan keluar agar aset negara tidak hancur. Sawit bukan tanaman mainan: harus dipupuk, dirawat, dijaga! Kalau dibiarkan, siapa yang rugi? Rakyat dan Negara!"
Ia menegaskan: SK Penugasan Sementara yang jadi sorotan panas adalah keputusan bisnis yang dihitung matang, bukan main sembarangan! Ada analisis mendalam, ada evaluasi berkala—tujuannya satu: menjaga keberlanjutan aset negara.
"Jangan hanya karena kepentingan bisnis pribadi terganggu, lalu melontarkan sentimen kosong tanpa solusi! Tunjukkan datanya kalau berani, jangan cuma berteriak di jalan!" tegas Ricky dengan nada membara.
Dalam aksi damai yang berlangsung padat itu, spanduk menjadi suara tanpa kata: Apresiasi tulus untuk Direksi & Karyawan Agrinas yang bekerja di garis depan. Prinsip utama: Perusahaan Negara Bukan Milik Siapa-Siapanya! Utamakan Rakyat, Bukan Kelompok.
Suara aspirasi diterima Kabag Umum Agrinas, Budi Hartono. Ia menyambut dukungan ini sebagai suntikan nyali. "Terima kasih atas kepercayaan ini. Ini bikin kami makin kuat bekerja sesuai amanat Presiden: membenahi BUMN, memulihkan aset negara agar tidak kembali ke tangan yang salah!"
Namun di balik berisiknya dua kubu ini, pertanyaan paling tajam tetap menggantung di udara: Apakah semua kebijakan Agrinas benar-benar berjalan di jalur aturan yang sah? Di mana bukti transparansi yang bisa diuji publik.
