Pekanbaru -- Anggota DPR RI Fraksi Golkar Dapil Riau, Dr. Hj. Karmila Sari, S.I.Kom.M.Si memberikan klarifikasi tegas terhadap isu yang berkembang dalam aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Rokan Hilir pada Selasa (18/3/2025) yang mengaitkan namanya.
Dalam keterangannya, Karmila Sari bahwa tuduhan mengenai adanya pihak ketiga yang mengatur birokrasi di Pemkab Rokan Hilir tanpa kapasitas yang jelas adalah tidak berdasar.
Ia menekankan bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati H. Bistamam dan Wakil Bupati Jhony Charles berjalan sesuai aturan yang berlaku, dengan mengedepankan profesionalisme serta kepentingan masyarakat.
“Terkait isu yang berkembang, saya kira sebaiknya semua pihak mengacu pada fakta dan data yang benar. Pemerintahan Kabupaten Rohil tetap berjalan dalam koridor hukum dan ketentuan yang berlaku. Tidak ada intervensi pihak yang tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan,” ujarnya Karmila.
Dirinya menanggapi pernyataan massa aksi yang menuding adanya pihak tertentu yang mengatur kebijakan di luar kapasitasnya, tuduhan ini tidak memiliki dasar dan hanya bersifat asumsi yang dapat menyesatkan opini publik.
Lebih lanjut, Karmila Sari menekankan bahwa saat ini Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tengah fokus menjalankan program-program pembangunan daerah sesuai dengan visi-misi yang telah disampaikan dalam kampanye Pilkada 2024.
“Wabup terus berkoordinasi dengan Bupati, beserta koalisi dan juga relawan. Fokus kita adalah bagaimana bersama-sama membangun Rokan Hilir agar lebih maju dan sejahtera,” tambahnya.
Dalam kesempatan ini, Karmila mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas daerah dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum tentu kebenarannya.
“Kalau ada hal yang dirasa perlu dikritisi, mari kita bicarakan dalam forum yang tepat. Pemerintah daerah selalu terbuka terhadap aspirasi masyarakat, tetapi harus dilakukan dengan cara yang konstruktif,” jelasnya.
Dengan pernyataan ini, Karmila Sari berharap isu yang beredar dapat diluruskan dan masyarakat bisa lebih objektif dalam menilai situasi di Rokan Hilir. Pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk melaksanakan tata kelola yang baik demi kesejahteraan masyarakat.
Fokus kita ke hal-hal yg sudah diperbuat oleh Bupati dan Wakil Bupati seperti normalisasi tuntas sehingga Bagan tidak Banjir, anggaran yg sdh di plotkan utk seragam sekolah gratis, dalam waktu dekat normalisasi ke Pekaitan dan pengawalan evaluasi APBD 2025 agar cepat cair gaji dan THR serta banyak hal positif janji kampanye yang mulai dianggarkan.
