Rohil – Kasus dibebaskannya Akhmet Fidel Akbari Zukri (AF), putra dari Bupati Pelalawan, setelah terjaring dalam operasi penggerebekan pesta narkoba di salah satu tempat hiburan malam di Kota Pekanbaru dan dinyatakan positif menggunakan narkotika, kini memicu gelombang kemarahan dan kritik tajam dari kalangan masyarakat maupun elemen mahasiswa. Keputusan hukum yang membebaskan pejabat anak itu dinilai sebagai bukti nyata bahwa penegakan hukum di Provinsi Riau masih jauh dari kata adil, dan seolah berlaku “tajam ke bawah, tumpul ke atas”.

Salah satu suara paling keras datang dari Himpunan Pelajar Mahasiswa Rokan Hilir (Hipemarohi) Pekanbaru. Melalui pernyataan tegas yang disampaikan oleh Presiden Hipemarohi Pekanbaru Kabinet Perjuangan, Muhammad Yusuf menilai kejadian tersebut adalah tamparan keras bagi wajah keadilan di Riau, sekaligus mencoreng nama baik lembaga penegak hukum, baik Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun pihak Kepolisian.

 Menurut Yusuf, fakta bahwa AF tertangkap tangan di lokasi, terlibat dalam kegiatan yang jelas melanggar hukum, dan hasil tes urin membuktikan ia positif menggunakan narkotika, namun akhirnya bisa melenggang bebas dengan alasan yang dianggap tidak masuk akal, sangat merusak rasa keadilan publik.

“Pasca penggerebekan anak Bupati Pelalawan oleh BNNK dan Polresta Pekanbaru adalah tamparan keras bagi keadilan. Bagaimana mungkin seorang yang jelas-jelas terjaring dalam operasi gabungan, kedapatan di lokasi pesta narkoba, dan hasil tes urinenya dinyatakan positif, bisa melenggang bebas dari pidana dengan alasan yang tidak masuk akal? Ini membuktikan di depan mata kita bahwa hukum di Indonesia masih tajam ke bawah, tapi sangat tumpul ke atas,” tegas Yusuf, Kamis (28/5/2026).

Belum lagi, Kemarahan masyarakat akibat keputusan hukum yang dinilai berat sebelah ini ternyata juga berdampak besar di Kabupaten Rokan Hilir. Yusuf mengungkapkan bahwa krisis kepercayaan terhadap Aparat Penegak Hukum (APH) sudah terasa sangat nyata dan mendalam di daerahnya. Ia bahkan mengaitkan kejadian amuk massa dan kerusuhan sosial yang sempat terjadi di Rokan Hilir beberapa waktu lalu sebagai bukti nyata bahwa rakyat sudah sangat jenuh dan kehilangan harapan pada penegakan hukum yang ada.

“Di Rokan Hilir, krisis kepercayaan ini sudah memuncak. Kejadian amuk massa dan hilangnya kendali masyarakat yang terjadi kemarin itu bukan sekadar masalah kriminal biasa. Itu adalah ekspresi frustrasi kolektif rakyat. Masyarakat merasa hukum di sini sudah ‘masuk angin’, berlaku tebang pilih, dan tidak lagi berpihak pada kebenaran. Ketika rakyat tidak lagi percaya pada keadilan lembaga, maka mereka akan mencari keadilannya sendiri. Ini preseden yang sangat berbahaya bagi stabilitas daerah,” ujarnya dengan nada penuh penekanan.

Menyusul polemik penegakan hukum yang terus menjadi sorotan ini, Hipemarohi Pekanbaru mengambil langkah tegas dan mengejutkan. Secara resmi, organisasi mahasiswa ini mencabut, membatalkan, dan menolak kembali seluruh apresiasi maupun penghargaan yang sebelumnya pernah mereka berikan kepada Kapolres Rokan Hilir beserta seluruh jajarannya.

Menurut Yusuf, apa yang terjadi saat ini membuktikan bahwa segala upaya, program, dan kampanye pemberantasan narkoba serta penegakan hukum yang selama ini digembar-gemborkan oleh kepolisian setempat hanyalah sekadar hiasan kosong atau pemanis bibir semata. Fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya; Rokan Hilir masih menjadi wilayah yang rawan, tidak kondusif, dan peredaran narkoba masih merajalela tanpa penindasan yang berani dan tuntas.

“Hari ini kami dengan sadar dan tegas menyatakan: kami membatalkan dan mencabut segala bentuk apresiasi yang pernah kami berikan kepada Kapolres Rokan Hilir. Realitas hari ini membuktikan bahwa janji manis pemberantasan narkoba dan penegakan hukum di Rohil itu semu belaka, mengalami kebuntuan parah. Kapolres terbukti gagal total menjaga keamanan wilayah, gagal memberantas sarang narkoba, dan membiarkan gangguan keamanan terus menghantui tidur nyenyak masyarakat. Segala kebijakan yang ada hanya kosmetik untuk pencitraan semata, tidak ada hasil nyata yang dirasakan rakyat,” kritik Yusuf.

Sebagai bentuk tuntutan agar marwah hukum kembali tegak dan kepercayaan rakyat dipulihkan, Muhammad Yusuf melemparkan pernyataan keras yang kini menjadi sorotan publik. Ia menegaskan, seorang pemimpin kepolisian yang tidak mampu menegakkan hukum secara adil, lemah dalam menghadapi tantangan, dan gagal memberikan rasa aman, sudah sepatutnya tidak lagi memegang jabatan.

Tanpa ragu, Hipemarohi Pekanbaru secara resmi mendesak dan menyarankan agar Kapolres Rokan Hilir segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wujud tanggung jawab moral atas segala kegagalan yang terjadi di bawah kepemimpinannya.

“Jika seorang pemimpin tidak lagi mampu menegakkan hukum dengan adil, gagal memberantas sarang narkoba, dan tidak bisa menjamin rasa aman bagi masyarakat Rokan Hilir, maka tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan jabatannya. Kami menyarankan dan mendesak dengan hormat namun tegas: Kapolres Rokan Hilir sebaiknya segera mundur dari jabatannya. Itu adalah bentuk pertanggungjawaban moral yang paling pantas saat ini.

Di Rokan Hilir tidak butuh pemimpin yang ragu-ragu atau yang ‘masuk angin’. Rohil butuh pemimpin kepolisian yang tegas, bersih, berani, dan benar-benar bekerja untuk menegakkan keadilan bagi semua, tanpa pandang bulu,” pungkas Yusuf menutup pernyataannya yang kini tengah menjadi perbincangan hangat dan viral di kalangan masyarakat luas maupun media sosial.

Pernyataan keras ini kini menjadi tekanan berat bagi institusi kepolisian di wilayah Rokan Hilir maupun tingkat provinsi, di tengah tuntutan publik yang semakin menginginkan penegakan hukum yang benar-benar bersih, transparan, dan sama rata untuk siapa saja, baik rakyat biasa maupun anak pejabat sekalipun.