Rohil– Kelangkaan BBM jenis Pertalite dan Solar melanda Ibukota Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Bagansiapiapi dan sekitar Kecamatan Bangko, dengan harga Pertalite melonjak hingga Rp 35.000 per Aqua Besar. Kondisi ini semakin membebani masyarakat yang tengah berjuang dengan ekonomi yang belum pulih, sementara SPBU milik Pemda yang dikelola BUMD PT SPRH Perseroda tak beroperasi maksimal pasca dua bulan terpilihnya pimpinan baru perusahaan tersebut.

Meskipun harus mengantri panjang sampai berjam-jam lamanya di satu-satunya SPBU swasta jalan Bintang yang masih berjalan. Namun, tidak sedikit yang mengeluhkan kenaikan harga yang tidak masuk akal diluar SPBU. "Saya keberatan kalau harganya Rp 35.000 per liter di jalan-jalan," ujar salah satu warga yang sedang mengantri untuk mengisi minyak kendaraannya.

Yang menjadi sorotan adalah kondisi SPBU milik Pemda di jalan lintas Kecamatan Batu 4. Sejak pimpinan baru PT SPRH Perseroda menjabat, fasilitas yang seharusnya menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan BBM terjangkau justru tidak beroperasi dengan baik, bahkan hingga kini tak mampu dijalankan.

"Kelangkaan BBM dan harga yang melambung sangat menyakiti masyarakat. Ekonomi mereka sudah kurang baik, kini harus menghadapi tantangan tambahan akibat tidak tersedianya BBM yang terjangkau," tegaskan Wakil Ketua DPRD Rohil, Maston.Rabu 25 Maret 2026.

Menurut Maston, pihaknya menuntut agar direksi PT SPRH Perseroda segera mengambil langkah nyata mengatasi kelangkaan yang tengah terjadi, terutama dimasa-masa Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah yang akan meningkatkan kebutuhan mobilitas masyarakat untuk silaturahmi.

"Kewajiban PT SPRH Perseroda adalah memberikan solusi. Pihaknya harus segera bertemu dengan Pertamina untuk membuat kebijakan agar SPBU Batu 4 bisa beroperasi kembali. Bupati bersama jajaran direksi PT SPRH memiliki wewenang penuh untuk keputusan cepat sesuai regulasi yang ada," jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Rohil ini mengkhawatirkan dampak yang lebih luas jika kelangkaan ini berlanjut. "Dampaknya tidak hanya ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah sosial yang mengganggu kesejahteraan masyarakat. Kita tidak boleh membebani masyarakat dengan masalah yang seharusnya bisa kita atasi bersama," pungkasnya.

 Kini, Masyarakat menginginkan penanganan kelangkaan ini segera terealisasi terutama pada SPBU milik anak usaha  PT.SPRH, apa kinerja Direktur dan Komisaris PT. SPRH sudah 2 bulan lebih menjabat, apa dibuat nya?.