(Momenriau.com Kepri). "Ansar Ahmad selama periode jabatannya selaku gubernur tidak pernah ada kebijakan Pemerintah Kepri untuk membuat Roap-map penyelesaian kesulitan dan perbaikan persoalan air bersih di Tanjungpinang dan Bintan", demikian informasi yang kami terima pada hari Sabtu (05/10-2024) dari masyarakat yang enggan ditulis jatidirinya.

Lebih lanjut narasumber mengatakan ; "kita tahu betul bahwa pengelolaan air bersih di Tanjungpinang-Bintan itu adalah BUMD dan itu dibawah kendali dari Pemerintah Daerah Provinsi Kepri".
    Terkait dengan hal tersebut, kami meminta tanggapan dan komentar kepada Rediston Sirait, S.H., M.H sebagai salah seorang pengurus pusat GMKI, tepatnya selaku Sekfung Agraria & Maritim.
    "Selaku Pengurus Pusat GMKI tepatnya menjabat Sekfung Agraria dan Maritim meminta Gubernur Ansar harus bisa belajar ke Pemko Batam soal Tata kelola penyedian air bersih", saran Rediston Sirait, S.H., M.H
    "Batam itu secara jumlah penduduk, jauh sangat padat bilamana dibanding dengan penduduk Tanjungpinang-Bintan, sehingga pastinya kompleksitasnya jauh sangat rumit namun soal pengelolaan ketersediaan air bersih Batam paling baik di Kepri", tegas Rediston Sirait, S.H., M.H
    Rediston Sirait, S.H., M.H. juga menyampaikan, "sebagai warga yang tinggal di Tanjungpinang dan Bintan masyarakat menilai bahwa tidak pernah ada upaya dari Pemrov untuk menyelesaikan persoalan tata kelola air ini.  Hari-hari air mati dan terkendala bahkan sering tidak hidup sampai berhari-hari dan kalaupun hidup, kualitas airnya sangat buruk, padahal, persoalan air ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak dan sangat vital bagi manusia".
    "Pemerintah daerah Kepulauan Riau yaitu Gubernur seharusnya hadir dan memberikan solusi atau jalan keluar, jangan dimomentum pemilu aja dekat dengan rakyat namun tak pernah memperhatikan aspirasi Rakyat tersebut", Rediston Sirait, S.H., M.H. mengakhiri.(Edysam).