(Momenriau.com Jakarta). Pada prinsipnya, untuk kemajuan negara, rasanya tidak ada satupun warga negara yang mempersoalkannya tentang Proyek Strategi Nasional (PSN), apalagi untuk menolaknya, malahan sebaliknya, warga akan merasa bahwa pemerintah sudah benar-benar memperhatikan tingkat kesejahteraan masyarakat, karena salah satu tujuan Proyek Strategi Nasional, tentunya tentang bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat. 

Untuk membahas terkait Proyek Strategis Nasional (PSN), ditengah kesibukannya, kami mewawancarai Nukila Evanty, Ketua Inisiasi Masyarakat Adat (IMA) dan  saat ini sebagai Ketua Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Kejahatan Terorganisir (Koalisi). 
    Nukila yang baru pulang berkunjung di Rempang pulau Batam Kepulauan Riau, Agustus 2024 lalu, beliau (Nukila-red) menyebutkan bahwa, "sudah 9 tahun dan sampailah tahun 2024, Proyek Strategis Nasional (PSN) berjalan dan terus dibangun oleh Pemerintah kita, memang maksudnya baik, kita akan punya penghubung infrastruktur seperti pembangunan smelter, jalan penghubung, jembatan, toll, hilirisasi  dan  sebagainya, namun rasanya akan lebih bijaksana kalau pemerintah, juga mau memikirkan tentang dampak negatif yang diterima oleh masyarakat lokal disekitar PSN tersebut, terutama masyarakat adat".
    "Tidak bisa juga dipungkiri, dampak positif PSN secara kasat mata, bisa dilihat dengan jelas, kita menjadi terhubung dan akses mudah, namun disisi lain, apa pernah Dewan Nasional KEK dan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP ) di forum-forum  high level itu, membicarakan tentang tantangan consent (persetujuan) dan konsultasi yang alot di level masyarakat adat atau masyarakat lokal ?, saya contohkan,  dalam penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Sauh di pulau Batam, Kepulauan Riau, melalui kebijakan  Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2024, oleh KEK, yang disasar Pulau Tanjung Sauh, kota Batam dengan areal seluas 840,67 hektar, Dewan Nasional KEK pasti terus akan meyakinkan masyarakat bahwa proyek di  Tanjung Sauh punya tujuan mulia, salah satunya untuk menciptakan lapangan kerja, untuk ekonomi secara keseluruhan buat Batam, bahkan KEK didukung perusahaan besar atau bisnis dengan realisasi investasi Rp199,6 triliun (data Dewan KEK), pertanyaan saya, apa pernah nggak Dewan PSN atau KEK ini ke lapangan, menjelaskan manfaat proyek buat suku laut, apa dampak positif dan negatif bagi mereka terutama bagi perempuan dan anak-anak dengan bahasa-bahasa yang sederhana,  menjelaskan ke suku laut tentang concern mereka apa?, apa local wisdom dan indigenous knowledge mereka yang telah lama hidup di laut yang akan tergerus?, dan apakah bentuk-bentuk komunikasi itu harus dilakukan secara konsisten dan berulang ?", Nukila menjelaskan panjang lebar.
    "Suku laut , saya sebut dalam penelitian saya sebagai the Sea People ini, kan memang telah lama hidup dilaut, mereka adaptable kok, kalau musim badai laut mereka ke coastal atau pesisir", imbuh Nukila. 
    "Sebagai Ketua Inisiasi Masyarakat Adat (IMA) & saat ini sebagai Ketua Koalisi Lawan Kejahatan Terorganisir (Koalisi),  saya ingatkan Dewan PSN atau KEK, cobalah bicara dulu dengan suku laut di Batam Kepri, kepada *bapak-bapak* dan *ibu-Ibu* yang berada sebagai wakil pemerintah di Dewan PSN & KEK, coba bayangkan kesedihan suku laut ketika coastal atau pesisir laut mereka dan laut-laut mereka tak seperti dulu lagi, tak indah lagi, tak bersahabat lagi, *tercemar* dan seterusnya, dengan adanya PSN tidak terasa bahwa kita para kaum intelektual, telah membuat mereka terpinggirkan", Nukila mengakhiri penjelasannya. (Edysam).