Download our available apps

Proyek Pembangunan Turap Puskesmas Boltrem Kecamatan Basira Tidak Pakai Plank, Proyek Dari Mana Asalnya.???

BASIRA- Turap Untuk Puskesmas Boltrem Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat Kecamatan Bagan Sinembah Raya telah usai dibangun tetapi kembali menimbulkan asumsi negatif karena tidak memiliki Plank dari mana asal usul proyek tersebut.Sabtu (7/12)

Pantauan awak media di Puskesmas Boltrim, Pembangunan turap tersebut sudah selesai di kerjakan dan sangat bermanfaat tetapi sampai saat ini tidak dapat diketahui dari mana asal proyek tersebut

Kepala Puskesmas (Kapus) Boltrim, Dr Sri Purwati Ningsih, mengatakan tidak mengetahui proyek berasal dari mana tetapi yang jelas itu proyek dari pemerintah dan bermanfaat.

" Dari awal dibangun turap sampai selesai memang tidak ada plangnya dan jika ditanya kepada saya dari mana Proyek Turap tersebut saya tidak tau karena planknya tidak ada," Kata Kapus Boltrim yang akrab dengan sapaan Dr.Wati.

Kapus Boltrem Dr.Wati menambahkan, bahwa dirinya sangat mendukung dengan adanya bangunan -bangunan yang di peruntukkan di puskesmas demi kemajuan pelayanan serta kenyamanan di pihaknya serta pasien di puskesmas tersebut.

" saya sangat mendukung kalau ada pembangunan di puskesmas ini, asalkan itu demi kemajuan puskesmas dan pembangunannya sesuai dengan ketentuannya (tidak asal jadi),"tukasnya.

Salah seorang warga Basira, Adi kepada momenriau.com mengatakan bahwa bangunan yang tidak memiliki indentitas itu menimbulkan kecurigaan.

"kalau bangunan Pemerintah yang mengunakan dana negara harusnya memiliki tanda plank identitas fisik. Kalau tidak ada planknya itu harus dipertanyakan. apalagi tidak ada pemberitahuannya kepada pemegang tanduk di puskesmas itu jelas tidak wajar bangunan itu,"katanya.

Dirinya menambahkan, dalam hal tersebut, dirinya mengharapkan adanya pengusutan terkait keberadaan proyek tersebut. Dan seharusnya apabila terdapat pembangunan - pembangunan yang menggunakan dana negara harusnya di sertai plank proyek dan transparan, agar tidak menimbulkan kecurigaan.

" kalau pembangunannya menyangkut dengan pemerintah dan mengunakan dana anggaran negara baik itu dari Kabupaten maupun provinsi atau Pusat, di harapkan adanya keterbukaan atau transparan pembangunan,"Pungkasnya.(Ndri)